Baca tanpa iklan
Di saat pemerintah mau membuat ringkas, para ’mafia’ itu justru memaksa sistem tetap ribet.
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, kata Luhut, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai harapan.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," kata Luhut.
Permainan itu yang membuat Luhut geram. KPK dan Polri diminta menindak tegas orang-orang yang bermain di saat pemerintah bekerja.
"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," kata Luhut.
Luhut menyebut sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih memusingkan. Bahkan sistem kerja pelabuhan di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Abu Dhabi dan Dubai yang sudah sangat efisien.
"Saya melihat betapa negara lain sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berangsung di berbagai sektor," kata Luhut.
Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien dinilai sangat dibutuhkan Indonesia. Ini karena Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut. Laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan tidak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.
Luhut menyebut masalah yang terjadi di Indonesia dapat menjadi pangsa pasar negara lain. Kata dia sistem pelabuhan yang memusingkan hanya bikin susah sistem perdagangan di Indonesia.
"Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkurang lah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah," sambungnya.
Dia menegaskan Indonesia tidak bisa selamanya seperti itu.
"Ini menyebabkan masyarakat negara tersebut hanya jadi pangsa pasar negara yang lebih kompetitif. Apa kita mau terus begitu? Saya kira tidak," katanya.