Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyebut pemerintah akan mendukung kegiatan dan mobilitas masyarakat.
Termasuk kegiatan menjelang Natal ataupun Tahun Baru (Nataru) 2022.
Kendati demikian, Wiku mengimbau kepada masyarakat harus mampu mengendalikan segala bentuk kegiatan maupun mobilitas menjelang Nataru.
Seluruh aktivitas dan mobilitas masyarakat diharapkan dapat terkendali untuk mencegah potensi peningkatan penularan selama periode libur panjang mendatang.
"Pada prinsipnya pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat asalkan dilakukan secara terkendali," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/11/2021).
Baca juga: Pekan Ini Pemerintah Bakal Bahas Strategi dan Aturan Perjalanan Jelang Libur Nataru
Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pergerakan WNA Diantisipasi Saat Libur Nataru
Demi dapat berjalan lancar, pemerintah saat ini tengah membahas rincian kebijakan pengendalian Covid-19 selama periode Nataru mendatang.
Kedepan akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas serta mobilitas masyarakat yang akan diatur dengan menyesuaikan data kasus dan kondisi riil di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Wiku juga mengabarkan situasi terkini yang dihimpun pemerintah dalam satu pekan terakhir ini.
Pada rentang waktu ini, secara nasional tercatat 20,37 persen kabupaten/kota, 21,9 persen Kecamatan dan 22,96 persen desa/kelurahan yang melaporkan adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam menggunakan masker.
Baca juga: Pengaturan Hadapi Nataru untuk Lindungi Masyarakat dari Gelombang ke-3
Apabila dikalkulasikan, kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau menggunakan masker.
Sementara sisanya masih belum sadar pentingnya penggunaan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus mematikan ini.
Sementara itu terkait dengan kepatuhan menjaga jarak, Wiku menjelaskan dalam sepekan terakhir terdapat 23,71 persen kabupaten/kota, 23,78 persen Kecamatan dan 21,91% desa/kelurahan.
Yakni dengan presentase kepatuhan kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.
Baik itu di wilayah pulau Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali.
Baca juga: Antisipasi Libur Nataru, Menkes Ingin Prokes Dijalankan dengan Baik untuk Cegah Lonjakan Kasus Covid
Baca juga: Cakupan Vaksinasi di Sejumlah Daerah Masih Rendah, Pemerintah Dorong Kerja Sama Percepatan Vaksinasi
Kendati demikian, Wiku menyebut tingkat kepatuhan per kabupaten/kota mayoritas cukup tinggi.
Ke depannya, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama membangun posko-posko untuk membantu meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik.
"Khususnya menjelang periode nataru agar setiap potensi penularan Covid-19 dapat dicegah secara dini oleh masyarakat," terang Wiku.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)