Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) memutuskan akan menunda Muktamar yang semula dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021.
Salah satu agenda penting Muktamar yakni pemilihan Ketum PBNU baru.
Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan Muktamar ditunda karena keputusan pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.
Kader NU, Nusron Wahid, membenarkan bahwa PBNU tengah mempertimbangkan menunda Muktamar demi menghormati keputusan pemerintah.
Namun, ia menerangkan belum resmi apakah Muktamar akan mundur atau dimajukan.
Semua tergantung pada keputusan pimpinan tertinggi PBNU atau Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar.
“Semua diserahkan sama pengurus PBNU, maksudnya pemimpin tertinggi Rais Aam, pejabat Rais Aam, KH Miftahul Akhyar. Biasanya pengambilan keputusan internal NU kalau hal penting gini berunding. Ketum, sekjen. Saat ini belum ada keputusan apa Muktamar tersebut mundur apa dimajukan. Pak Helmy belum ada rapat [memutuskan], apa [Muktamar] mundur atau dimajukan,” kata Nusron, Kamis (18/11/2021).
Baca juga: Waspadai Gelombang Ketiga Covid-19, PBNU Putuskan Tunda Muktamar NU di Lampung
“Memang kita dapat info pemerintah akan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021-2 Januari. Sehingga kalau kita mau Muktamar harus ikut pemerintah, either maju atau mundur. Sekarang lagi diantisipasi oleh pimpinan di PBNU kalau maju gimana, mundur gimana. Maju artinya sebelum tanggal 24,” imbuh Nusron menambahkan.
Sementara itu hingga saat ini, ada dua calon kuat terkait pemilihan Ketum baru NU.
Mereka yakni calon petahan Said Aqil Siradj dan Yahya Cholil Staquf.
Nusron diketahui mendukung Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk maju sebagai Ketum PBNU baru.
Nusron menegaskan pihaknya akan mengikuti baik keputusan pemerintah maupun Rais Aam.
Sebagai pendukung Gus Yahya, ia pun tak masalah kapan Muktamar akan digelar.
“Itu kita serahkan ke pimpinan tertinggi di NU, Rais Aam KH Miftahul Akhyar. Kalau kita prinsipnya sami'na wa atho'na, dalam konteks bernegara kita patuh sama Pak Presiden dan pemerintah,” ujar Nusron.