Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membentuk tim siber.
Tim ini bertugas untuk melawan buzzer (pendegung) yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar dalam arahannya berharap Infokom MUI DKI Jakarta bisa melawan para buzzer yang dianggap telah meresahkan umat Islam.
Munahar berharap Infokom MUI DKI Jakarta memiliki ahli siber untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam.
Ia menegaskan, hal itu sesuai tugas MUI untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah atau amar ma’ruf nahi mungkar.
“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq (benar). Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” kata Munahar dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021).
Ia menegaskan, tugas Infokom MUI tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI seperti media sosial.
Baca juga: Densus 88 Tangkap Ahmad Zain An-Najah, Mahfud MD: MUI Tidak Bisa Dibubarkan Begitu Saja
Oleh karena itu, untuk tingkat kota, perlu dibentuk tim khusus siber di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta yang membuat berita dan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.
“MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya,” kata mantan Ketua Umum MUI Jakarta Barat itu.
Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Anies yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota.
Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom bisa mengangkat keberhasilan Anies.
“Beliau (Anies) ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar.
Reaksi Wagub DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mempersilakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membentuk tim saber.
"Saya kira silakan saja. Semua organisasi punya hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang diyakini baik silakan dikerjakan dan dilaksanakan," kata Ariza Kantor Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, pada Sabtu (20/11/2021), siang.
Lebih lanjut, Ariza juga mempersilakan tiap-tiap warga yang ingin mendirikan organisasi agama, kebudayaan, kepemudaan, maupun organisasi kemasyarakatan.
"Silakan berkreasi dan berinovasi dan buat program-program baik untuk kepentingan masyarakat," sambung Ariza.
Perihal tim siber yang dipelopori oleh MUI DKI Jakarta, Ariza menilai adanya tim siber dapat difungsikan sebagai penyaring informasi yang beredar di jagat maya.
"Karena sekarang zaman digital. Zaman informasi, zaman media sosial, jadi jangan buat hoaks dan mensosialisasikan berita hoaks," ucapnya.
Baca juga: Perjalanan Hidup Pasukan Oranye Sukses Raih Cumlaude: Tinggal di Panti dan Ogah Susahkan Orangtua
Ariza pun berharap, tim saber MUI DKI Jakarta bisa menjadi wadah edukasi warga agar tidak termakan kabar hoaks, serta menjadi sarana edukasi waega dalam memilah informasi. "Apabila menerima berita di media sosial, harap dicerna lagi sebelum disebarluaskan," ujar Ariza.
Pandangan pengamat
Pengamat politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai keputusan MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber (Cyber Army) untuk membantu Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai keputusan bagus, meskipun agak sedikit terlambat dilakukan.
Hanif menyebutkan tiga poin krusial terkait keputusan MUI DKI tersebut.
Dia menilai MUI DKI perlu memberikan penjelasan agar publik tidak kaget sekaligus menilai negatif terhadap pasukan siber ini.
Apalagi, kata dia, tim ini bukan sekadar untuk Anies, tapi juga melindungi ulama.
“Pertama, kesadaran MUI terkait pentingnya MUI memiliki tenaga ahli dan tim siber patut diapresiasi. Ini langkah maju, tapi sangat terlambat,” ujarnya kepada KOMPAS TV lewat pesan daring, Sabtu (20/11/2021).
Hanif mengingatkan tentang fatwa MUI soal panduan bermuamalah di media sosial sudah diterbitkan sejak 2017.
Di antaranya adalah melarang penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, bullying atau perundungan dan permusuhan.
Terlebih, kata dia, yang dapat merusak keharmonisan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah jauh-jauh hari menjadi keresahan publik bahkan sebelum fatwa itu dikeluarkan.
“Kedua, tim cyber ini harus objektif, akurat, berimbang, dan tidak partisan. Informasi dan dakwah MUI harus menjadi pengayom dan penengah dari silang pendapat yang ada di masyarakat,” tambahnya.
Yang menurut Hanif paling krusial terkait keinginan untuk melindungi ulama dan Anies dari serangan buzzer adalah MUI harus dapat memberikan pencerahan dan literasi kepada publik secara bijak.
Baca juga: Muncul Pesan Ajakan Jihad Melawan Densus 88 dan Bakar Polres, Polri Turunkan Tim Siber
“Ketiga, tim siber harus menyajikan fakta kelebihan dan kekurangan pemerintah secara berimbang. Hal ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jika pemerintah daerah memiliki prestasi, maka harus diapresiasi dan didukung. Namun jika memiliki kelalaian untuk mewujudkan kemashlahatan umat/masyarakat madani, maka harus dikritik dan diingatkan secara santun,” tambahnya.
Oleh karena itu, tambah Hanif, kelak masyarakat akan cerdas menilai berita dan penggiringan opini yang dilakukan oleh buzzer. (WartaKota/KompasTV)