Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menjadikan reformasi birokrasi belum optimal.
Ia menjelaskan reformasi pada dasarnya adalah upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek pada penerapan pelayanan prima.
Menurutnya reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Birokrasi pemerintah, kata dia, sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Mahfud MD Soroti 59 Kabupaten/Kota yang Belum Lakukan Reformasi Birokrasi Secara Prosedural
Sehingga, kata dia, reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun demikian menurutnya masih terdapat permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi belum berjalan optimal diantaranya pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan.
"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, sebagai orang yang minta dilayani tetapi tidak mau melayani seperti misalnya menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," kata Mahfud dalam acara di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Rabu (1/12/2021).
Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kata dia, adalah komitmen pemimpin.
Menurutnya setiap perubahan selalu harus dimulai dari komitmen pemimpin.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Bisa Jadi Prioritas Pembahasan ke Depan
Pemimpin, kata dia, harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi di antaranya melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, menurut Mahfud mustahil terjadi perubahan.
"Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerjanya masing-masing,"kata Mahfud.