Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.
Ketua Steering Commite Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim mengatakan forum ini berupaya memaksimalkan peran umat Islam di sektor ekonomi.
"Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran serta secara optimal dan maksimal dalam ekonomi Indonesia," ujar Lukman pada penutupan Kongres Ekonomi Umat II di Jakarta, Minggu (12/12/2021).
Meskipun umat Islam merupakan mayoritas, namun penguasaan ekonomi masih dipegang oleh kelompok minoritas.
Kondisi itu membuat keprihatinan sendiri bagi umat Islam dan melahirkan gerakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat.
"Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan itu," jelas Lukman.
Baca juga: Kelakar Wapres Soal Dinamika Muktamar NU: Diawali Gegeran, Diakhiri Ger-geran
Resolusi Jihad Ekonomi Umat yang merupakan hasil kongres yang mengusung tema “Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia” terdapat sembilan poin yakni Gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, mengoptimalkan ziswaf untuk menggerakkan ekonomi Umat, menghadirkan lembaga penjaminan nasional syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.
Berikutnya, mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional dan daerah.
Selanjutnya, mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam dan mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI M Azrul Tanjung, mengapresiasi kerja keras Presiden Joko Widodo yang telah mendistribusikan 4 juta hektare lahan kepada umat dari 12 juta hektare yang dijanjikan.
"Presiden juga memiliki komitmen mengalokasikan 30 persen kredit bagi UMKM dan yang tak kalah penting komitmen Presiden menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia," kata Azrul.
Baca juga: Sambangi Wagub Banten, Sultan Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Halal
Azrul juga menegaskan jangan biarkan terjadinya intoleran ekonomi terhadap umat Islam yang mayoritas di Tanah Air.
Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan hasil Kongres Ekonomi Umat yang pertama pada 2017 lalu menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia.
"Kongres Ekonomi Umat kedua ini juga demikian, penguatan sumber daya manusia melalui resolusi jihad ekonomi. Ada dua hal yang perlu dikuatkan yakni kecakapan hidup dan kompetensi nonteknis (soft skill). Ini merupakan dua kekuatan yang penting untuk saat ini," kata Amirsyah.
Kekuatan nonteknis merupakan kekuatan untuk menggalang sinergi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa.
Amirsyah juga menekankan perlunya menjaga sumber daya alam Indonesia yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengembangkan para pengusaha ketimbang mengembangkan ekonomi syariah.
Karena kata Wapres nantinya bakal ada pusat-pusat industri yang lahir dari banyak pengusaha.
Ia pun mengibaratkan kondisi saat ini seperti bus yang perlu mencari penumpangnya.
"Maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah," ucapnya.
Wapres berharap pusat inkubasi bisnis di daerah bisa membuat berbagai terobosan dan inovasi lahir.
Khususnya, inovasi dalam pengembangan produk-produk halal, sehingga Indonesia bisa menjadi pusat industri halal di dunia pada 2024.
"Dan seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi ketimpangan baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ujarnya.
Harapannya, pengembangan pusat industri halal dan ekonomi serta keuangan syariah di dalam negeri bisa menghapus kemiskinan di Indonesia.
Selain itu, bisa meningkatkan ekonomi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
"Selain inklusif, ekonomi yang ingin kita bangun ke depan adalah ekonomi yang ramah lingkungan mengingat tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim," kata Wapres.(Tribun Network/fah/yud/wly)