"Ini mengungkapkan posisi Anies akan kuat jika dia dicalonkan sebagai presiden. Sebaliknya, jika ia dicalonkan sebagai cawapres, pemilihnya akan beralih," Ratno.
Elektabilitas Prabowo Subianto Teratas, Ganjar Pranowo Posisi Kedua
Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi pertama berdasarkan survei Indopol terkait elektabilitas calon presiden (capres) 2024.
Posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto menjelaskan, Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas sebesar 17,24 persen.
"Dalam pertanyaan semi terbuka, dari 23 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30 persen) dengan tingkat kesukaan publik
sebesar 72,28 persen dan keterpilihan sebesar 17,24 persen," kata Ratno kepada wartawan, Minggu (12/12/2021).
Sementara itu, di posisi kedua terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabikitas hampir sama dengan Prabowo yakni sebesar 17,15 persen.
Posisi ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dengan keterpilihan sebesar 13,58 persen.
Kemudian ada ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan persentase 5,37 persen, Sandiaga S Uno dengan 5,28 persen.
Baca juga: Survei Indopol: 60,50 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf Amin
"Sementara nama-nama lain mendapatkan apresiasi di bawah 5 persen," ujarnya.
Ganjar dan Anies Kuat di Kelompok Milenial
Lembaga survei Poligov merilis hasil survei terkait peta elektoral penghujung 2021.
Direktur Eksekutif Poligov, Muhammad Tri Andika, menyampaikan bahwa selain memotret tingkat elektabilitas partai dan bakal calon presiden, survei Poligov kali ini juga memotret pandangan masyarakat tentang kondisi demokrasi dan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Hasil survei Poligov menunjukkan gambaran bahwa mayoritas responden puas dengan perkembangan demokrasi saat ini (59,8%). Mayoritas responden juga tetap menginginkan Presiden dan Wapres tetap dipilih langsung oleh rakyat (97%), bukan oleh MPR atau parlemen," kata Tri Andika kepada wartawan, Selasa (14/12/2021).