Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menilai kebijakan pemerintah terkait pengiriman nelayan Pantura ke Laut Natuna Utara perlu dievaluasi.
Menurutnya, sejumlah hal perlu dievaluasi oleh pemerintah di antaranya terkait larangan alat tangkap ikan tertentu.
"Itu juga program yang bagus. Hanya memang kalau menurut saya itu perlu kita evaluasi lagi," kata Aan dalam acara #POWERBreakfast di kanal Youtube Radio Elshinta pada Senin (27/12/2021).
Baca juga: Kepala Bakamla: Untuk Amankan Laut Natuna Utara Tak Bisa Hanya Simbol Negara Saja yang Hadir
Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Agar Tidak Ada Insiden Penembakan di Laut Natuna
Ia mengatakan, pada awal 2021 pemerintah telah mengirim sekira 30 nelayan Pantura untuk menangkap ikan ke Laut Natuna Utara.
Namun demikian, kata dia, tidak sampai sebulan mereka kembali lagi ke darat.
Aan mengatakan hal yang menyebabkan mereka kembali lagi ke darat karena tidak dapat ikan.
Ia mengatakan mereka tidak mendapat ikan karena alat tangkap yang digunakan tidak sesuai sehingga mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan cenderung rugi.
"Kenapa tidak dapat ikan? Karena alat tangkapnya di pemerintah kita ini tidak boleh menggunakan trawl. Sementara nelayan-nelayan asing yang di sana seperti Vietnam, Tiongkok, dia menggunakan," kata Aan.
Baca juga: 3 Nelayan Terombang Ambing di Laut Natuna Utara Ditemukan Selamat
Untuk itu, Aan juga telah membuat konsep Nelayan Nasional Indonesia yang telah diajukan ke Kementerian Pertahanan dan komunitas nelayan.
Menurutnya, konsep tersebut juga mendapatkan sambutan yang baik dari Kementerian Pertahanan dan komunitas nelayan di Indonesia.
"Jadi memang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Jadi dia tidak berpikir profit oriented, tapi justru mereka hadir di daerah klaimnya Indonesia. Itu yang kami harapkan sebetulnya," kata Aan.