News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sewindu UU Desa, Gus Halim Optimistis Desa Dapat Membuka Jalan Kedaulatan Pangan Indonesia

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim saat Selamatan Sewindu Undang Undang Desa yang diselenggarakan di Kasepuhan Cipta Gelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (15/1/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimistis desa dapat membuka jalan kedaulatan pangan di Indonesia.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut juga yakin keberadaan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan akan menjadi penyokong utama ketahanan pangan hewani Indonesia.

Selain telah menjadi tumpuan produksi sapi lokal, lanjut dia, ketersediaan lahan pangan di desa mendorong potensi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat Selamatan Sewindu Undang Undang Desa yang diselenggarakan di Kasepuhan Cipta Gelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Sabtu (15/1/2022).

"Akhir 2021, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, mulai dijalankan 7 BUM Desa Bersama, di 7 kabupaten, di 3 provinsi sebagai pilot project. Tahun 2022 ini, mendapatkan napas lebih besar, didukung oleh Presiden, melalui Perpres 104 tahun 2021, bahwa 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Saya optimis, Desa akan membuka jalan kedaulatan pangan Indonesia," kata Gus Halim.

Gus Halim menjelaskan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan merupakan konsep peternakan komunal yang dikelola BUM Desa Bersama.

Baca juga: Sewindu UU Desa, Gus Halim Serahkan Bantuan Rp 500 Juta Kepada Kasepuhan Ciptagelar

Ia mengatakan bentuknya adalah penggabungan beberapa komoditi unit usaha peternakan pada satu pasar di suatu daerah.

Selain itu, arah desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik dari sapi, kambing, hingga ayam hingga pusat holtikultura.

Melalui program tersebut, kata dia, akan terintegrasi pengelolaan peternakan dari hulu ke hilir.

Ia mengatakan dari penggemukan hingga kotoran ternak harus memberi nilai ekonomisnya.

"Tujuannya jelas, selain untuk kesejahterakan masyarakat desa itu sendiri, minimal dapat menurunkan kebutuhan impor dengan meningkatkan ketahanan pangan khususnya pemenuhan kebutuhan daging dan swasembada daging sapi nasional," kata dia.

Berdasarkan data Kemendesa PDTT, menurut Gus Halim, sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi.

Dalam rentang waktu tersebut, tahun 2016 mencapai titik tertinggi dengan produksi 518.484 ton atau naik 2,3 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian pada 2017 produksi daging sapi turun lagi menjadi 486.319,7 ton.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyerahkan bantuan dana pengembangan desa wisata kepada Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar Abah Ugi Sugriana Rakasiwi pada Jumat (14/1/2022) malam. (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

Pada tahun 2018, produksi mengalami kenaikan kembali menjadi 497.971,7 ton.

Selanjutnya pada 2019 naik menjadi 504.802,29 ton dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 515.627,74 ton.

Namun demikian, peningkatan produksi yang selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan terhadap daging sapi merupakan hal lumrah.

Oleh karena itu, ikhtiar peningkatan produksi harus lebih digenjot lagi.

Dalam konteks tersebut, kata dia, Desa berperan penting karena desa juga memiliki kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi secara terpadu dalam skala mikro.

"Dengan demikian, desa-desa akan dapat memberdayakan warga, meningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, memenuhi kebutuhan pangan desa. Dan lambat tapi pasti, saya optimis desa akan penuhi kebutuhan pangan nasional,” kata dia.

Pilot Project Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di tujuh BUMDes Bersama tersebut terletak di tujuh kabupaten.

Mereka di antaranya berara di Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus.

Tiap BUMDes Bersama tersebut melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.

Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga, yang melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 m2 (14 hektare).

Masing-masing BUM Desa Bersama tersebut mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budi daya 100 domba, 400 ekor ayam, budi daya 10.000 ikan air tawar, penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini