Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah berencana memberlakukan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk perserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Uji coba pelaksanaan KRIS akan mulai pada tahun ini.
Kemudian, implementasi layanan KRIS dilakukan secara bertahap pada tahun 2023.
Baca juga: Resmi, BPJS Kesehatan Launching Akses Layanan JKN-KIS Terintegrasi NIK
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Iene Muliati, saat rapaty kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan, Selasa (25/1/2022).
"Nantinya penerapan KRIS JKN ini dilakukan secara bertahap. Di tahun ini kita akan melakukan uji publik dan menyiapkan peraturan pelaksananya dan harmonisasi peraturan pelaksana terkait, sosialisasi, edukasi dan advokasi," ucap Iene, dikutip dari laman pers djsn.go.id.
"Kami bersama-sama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pemetaan dan rencana uji coba KRIS JKN."
"Pemilihannya akan dilihat apakah berdasarkan provinsi atau rumah sakit yang menurut kami sudah bisa menerapkan implementasi KRIS JKN," imbuh dia.
Baca juga: Ungkap Ada RS Untung Besar dari Pengadaan Obat BPJS Kesehatan, Rahmad Handoyo: Waduh, Masya Allah
Iene mengatakan, pihaknya sudah lima kali mengadakan konsultasi publik kepada asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kelompok masyarakat sipil dan peserta penerima manfaat, akademisi dan lembaga riset, serta Pemerintah Daerah. serta melakukan self asessement kepada 1.916 Rumah Sakit.
Hasil konsultasi menunjukkan 80 persen dari rumah sakit yang melakukan self asessment siap untuk menerapkan KRIS JKN.
Kendati demikian, 78 persen diantaranya masih perlu penyesuaian infrastruktur dalam skala kecil.
Baca juga: Menteri Kesehatan: Kami Tidak Ingin BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif
Selain itu, pihaknya juga mendapati bahwa mayoritas faskes butuh waktu 6 bulan untuk implementasi KRIS.
"Dalam konsultasi publik kebanyakan fasilitas kesehatan menyebutkan perlu waktu 6 bulan untuk persiapan implementasi KRIS JKN."
"Karenanya implementasi secara bertahap ini kita mulai di 2023. Di tahun 2024 kami berharap implementasi KRIS JKN sudah dilaksanakan di seluruh Rumah Sakit," imbuhnya.
Ada Wacana Pangkas Sistem Rujukan
Seiring dengan program KRIS, BPJS Kesehatan juga berencana memangkas sistem rujukan berjenjang agar lebih sederhana.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, berharap dengan dipangkasnya sistem rujukan, mutu dan proses layanan BPJS Kesehatan tetap terjaga baik meski diterapkan kelas standar.
"Dalam proses penyusunan harus memperhatikan paling utama kepentingan dari peserta. Jangan sampai standardisasi menurunkan mutu dan proses-proses di BPJS Kesehatan," ujar Ali Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (25/1/2025), dikutip dari Kompas.com.
"Rujukan berjenjang itu harus kita perbaiki jangan sampai terlalu banyak itu bisa kita kurangi sehingga pasien lebih enak begitu," jelas dia.
Baca juga: Dorong Kepatuhan atas Pelaksanaan Program Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi dengan POLRI
Kendati demikian, Ali Ghufron menambahkan, pemangkasan rujukan berjenjang bukan berarti penghapusan.
Dikatakannya, saat ini skema rujukan pasien BPJS Kesehatan pada penerapan kelas standar masih dalam pembahasan.
Ia menjelaskan, sistem rujukan tetap diperlukan untuk menekan biaya layanan pasien.
"Rujukan berjenjang masih menjadi pembahasan. Kalau tidak pakai rujukan jelas jebol."
"Di Inggris, Australia seperti itu, itu yang istilahnya ekonominya cukup lumayan dan penduduk jauh lebih kecil dari kita," tutur dia.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Mutia Fauzia)