TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai melirik sejumlah tokoh yang memiliki peluang besar bisa diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mendatang.

Adapun sejumlah nama yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi yakni seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pada waktunya PKS akan melakukan pendekatan terhadap para calon potensial yang akan maju dalam Pilpres 2024. 

"Pada hari H nya, kami akan pendekatan dari sekarang, kami akan mulai semuanya calon-calon yang muncul bagus di survei kita akan lihat dukungannya. Apakah Ganjar, Erick, Anies Baswedan, dan lain sebagainya," kata Aboe Bakar dalam acara Rakernas PKS di Jakarta, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Ramai Disudutkan Soal Studi Banding Persiapan Formula E, Gubernur Anies Dibela Wakil Ketua DPRD DKI 

Baca juga: Direktur Keuangan Jakpro Mundur saat Polemik Formula E, Benarkan Ada Rahasia ?

Aboe menegaskan, PKS siap berkoalisi dengan partai politik manapun baik partai nasionalis maupun partai religius dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada waktu untuk terus menaikan elektabilitas partai.

"PKS siap bekerja sama kepada partai nasionalis maupun religius. Masih ada waktu 1 tahun 8 bulan untuk meningkatkan elektabilitas partai, dan mendekati calon-calon di Republik ini yang cukup menonjol," tegasnya.

Baca juga: PKS Berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negera Baru Tak Miliki Beban Masa Lalu

Baca juga: Evalina Heryanti, Perempuan Kristiani yang Masuk Jajaran Dewan Pakar PKS

Sementara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, dalam Rakernas kali ini PKS belum akan menentukan figur yang akan diusung di Pilpres mendatanya.

Pihaknya terus melakukan persiapan memenangkan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan menaati setiap tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Jadi sebagaimana rapat komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu, jadwal ini sudah disepakati. Kita PKS ikut serta dalam apa yang sudah disepakati oleh lembaga-lembaga negara yang mengurus Pemilu," pungkas Ahmad Syaikhu.