Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.

Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.

Samuel mengatakan, beredarnya sejumlah nama yang digadang-gadang akan memimpin Badan Otorita IKN belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat dari lima propinsi yang ada di Kalimantan.

Dan, berangkat dari mencuatnya kasus Edy Mulyadi, menurutnya telah membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan itu kuat dalam menjaga persatuan.

"Sekalipun sudah beredar nama-nama, tetapi sepatutnya Kepala Badan Otorita itu orang Kalimantan. Kenapa demikian, karena masyarakat Kalimantan itu terbukti kuat, ketika ada gangguan kita bersatu. Kita sepakat menjaga IKN dari gangguan-gangguan yang muncul," ujarnya.

"Semoga dengan kuatnya persatuan masyarakat itu Presiden Jokowi bisa memahami, bahwa masyarakat Kalimantan itu akan menjaga dan mengawal IKN dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.

Baca juga: Lebih dari 40 Orang Gugat UU IKN ke MK, Penggugat dari Purnawirawan Jenderal TNI hingga Aktivis

Samuel yang juga Ketua Forum Dayak Bersatu (FDB) itu menambahkan, sejak awal pembahasan IKN pihaknya terus mengawal dengan memberikan masukan kepada DPR RI.

Termasuk sampai diujung pada pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN, dengan turut datang langsung ke Gedung DPR RI Senayan untuk mendukung pengesahan.

Karena itu pula, Aliansi Borneo Bersatu khawatir jika nantinya yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN bukan orang asli Kalimantan, jika terjadi gangguan akan susah menanganinya.

Sebab ermasalahan di Kalimantan itu berbeda misalnya dengan masalah yang ada di Pulau Jawa.

Ditekankan pula bahwa memimpin Otorita selain orang yang pintar juga memahami konteks sosial budaya yang ada di Kalimantan.

Cerdas saja menurut Samuel tidak cukup jika tidak memahami sosial budaya masyarakat setempat.

"Kami, Aliansi Boreno bersatu, tetap akan berjuang agar putra putri terbaik Kalimantan memimpin Otorita, mau tokoh tua tokoh muda. Kami akan menginisiasi digelarnya pertemuan semua tokoh dari lima propinsi yang dihadiri semua gubernur," kata Samuel.

Ia menambahkan, dengan digelarnya pertemuan ini diharapkan akan menyepakati bersama secara mufakat siapa yang nantinya disorongkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

Hasil itulah yang nantinya dijadikan acuan bersama bagi masyarakat se-Kalimantan.

"Kalau masing-masing mengusung, kami khawatir justru akan melemahkan perjuangan. Karena itu perlu duduk bersama dan lima gubernur menyepakatinya. Dalam waktu dekat, kita sedang konsolidasikan," pungkasnya. (tribun network/umam/kompas.com)