Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, Romi Hariyanto, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018, Rabu (9/2/2022).
Romi digarap tim penyidik untuk melengkapi berkas tersangka Apif Firmansyah (AF) yang merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
Kepada Romi, tim penyidik mendalami seputar gelagat Apif Firmansyah kala menjadi satu di antara tim sukses Zumi Zola sewaktu menjabat Bupati sampai Gubernur Jambi.
"H. Romi Haryanto. SE (Bupati Tanjung Jabung Timur), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait keikutsertaan tersangka AF sebagai salah satu tim sukses dan orang kepercayaan dari Zumi Zola selama menjabat selaku Bupati hingga menjabat Gubernur Jambi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).
Baca juga: KPK Selisik Penerimaan Uang Rp200 Juta Ketua DPRD Bekasi, Suap Atau Gratifikasi
Baca juga: Sosok Remaja di Bekasi yang Tewas Dikeroyok hingga Meregang Nyawa saat Mencari Kucing
Baca juga: Niat Cari Kucing, Remaja di Bekasi Disangka Maling, Dihajar Membabi Buta hingga Tewas di Tempat
Tak hanya memeriksa Bupati Tanjung Jabung Timur, KPK turut memanggil dua saksi lainnya, yakni Hanna Francisca (karyawan swasta) dan Dana Indriyana Heumasse (mengurus rumah tangga).
"Keduanya hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang yang dikelola oleh tersangka AF," kata Ali.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola.
Saat Zumi maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2010, Apif selalu mendampingi Zumi melakukan kampanye.
Saat Zumi terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Apif semakin dipercaya untuk mendampingi, membantu, dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi.
Berlanjut hingga Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi di antaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi.
Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif.
Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar.
Dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.
KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK.
Atas perbuatannya, tersangka Apif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus yang menjerat Apif merupakan pengembangan.
Sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, salah satunya Zumi.
Perkara Zumi telah diputus oleh pengadilan tipikor dan berkekuatan hukum tetap.