TRIBUNNEWS.COM - Konflik lahan warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih terus bergulir.
Hal ini bermula saat dilakukan proses pengukuran lahan pada Selasa (8/2/2022) untuk keperluan querry tambang batuan andesit.
Kegiatan pengukuran mendapat penolakan sebagian warga, hingga berujung ricuh.
Di bawah wilayah kepemimpinannya, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng ikut terseret bertanggung jawab atas konflik ini.
Baca juga: Pemerintah akan Buka Akses Luas Bagi Komnas HAM Selidiki Insiden Wadas
Padahal, nama Ganjar kini sedang naik daun karena masuk dalam elektabilitas kuat sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Lantas, bagaimana elektabilitas Ganjar pasca konflik Wadas?
Apakah akan menurun atau malah konflik ini tak pengaruhi elektabilitasnya?
Berikut Tribunnews rangkum prediksi pengamat soal elektabilitas Ganjar pasca konflik Wadas, dikutip dari berbagai sumber:
1. Diprediksi Bakal Merosot
Imbas konflik Wadas, elektabilitas Ganjar jelang Pilpres 20214 diprediksi akan merosot jauh.
Elektabilitas Ganjar selama ini yang dinilai baik akan sia-sia pasca insiden Wadas.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga.
"Elektabilitas Ganjar diperkirakan akan melorot. Sebab, kejadian tersebut memperlihatkan kepemimpinan Ganjar yang bertolak belakang dengan pencitraannya selama ini di medsos," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (11/2/2022).
Baca juga: Gus Yahya Percaya Ganjar Bisa Menyelesaikan Konflik Desa Wadas
Walaupun Ganjar telah meminta maaf kepada warga Desa Wadas, tapi Jamiluddin menilai peristiwa itu telah mengubah kesan dari sosok orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Hal tersebut akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar Pranowo selama ini.
"Kesan dekat dengan rakyat yang ditanamkan selama ini menjadi sirna. Perubahan kesan inilah yang akan membuat anjlognya elektabilitas Ganjar," ucapnya.
Telebih, menurut Jamiluddin, kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi Ganjar dalam upayanya meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengusungnya menjadi capres.
Apabila elektabilitas Ganjar menurun, Jamiluddin meyakini, Megawati akan lebih nyaman mengusung putrinya yakni Puan Maharani maju pada Pilpres 2024.
"Ganjar juga akan tidak dilirik partai lain. Hal itu tentu pukulan telak bagi Ganjar dalam upayanya mewujudkan ambisinya menjadi orang nomor satu di Indonesia," tukas dia.
2. Kalau Tidak Menurun, Elektabilitas Ganjar Stagnan
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti ikut turut menilai elektabilitas Ganjar pasca konflik Wadas.
Ray menilai elektabilitas sang Gubernur Jateng itu akan terhambat menjelang Pilpres 2024.
Jika elektabilitas Ganjar tak menurun ke depan, menurut Ray, setidaknya bakal stagnan atau mandeg.
Bahkan, Ganjar diprediksi sulit untuk menaikan elektabilitas dalam kurun waktu 8 bulan ke depan.
"Saya merasa bahwa peristiwa Wadas itu setidaknya kalau tidak membuat elektabilitas Pak Ganjar menurun, ya berimplikasi pada tertahannya elektabilitas yang bersangkutan," kata Ray Rangkuti, Jumat (11/2/2022) melansir Tribunnews.com.
Ray menambahkan, peristiwa Wadas telah mencoreng citra Ganjar yang kerap dekat dengan rakyat.
Padahal, kata Ray, ikon calon pemimpin yang dekat dengan rakyatnya akan sulit didapatkan dikemudian hari.
"Tiba-tiba Pak Ganjar menjadi elitis sedemikian rupa sehingga ikon calon pemimpin merakyat itu menurut saya akan sulit kembali menaikkan pamor Pak Ganjar di masa yang akan datang," ucap Ray.
3. Tak Berpengaruh pada Elektabilitas
Beda halnya pendapat datang dari Pengamat Politik dari Indobarometer, M Qodari.
Qodari menilai insiden di Wadas tak akan pengaruhi elektabilitas Ganjar.
Ia melihat hingga kini belum ada efek negatif imbas insiden itu kepada orang nomor satu di Jateng itu.
"Untuk sementara ini saya belum melihat adanya efek negatif kepada elektabilitas negatif kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 maupun Gubernur Jawa Tengah," kata Qodari saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (10/2/2022).
Baca juga: Paksakan Pembebasan Lahan Wadas, Wakil Ketua DPD Yakin Pemerintah Tak Berniat Langkahi UU
Alasan mendasar yang membuat Qodari meyakini konflik ini tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Ganjar, karena pembangunan bendungan Bener bukan program dari Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, arahan pengerahan anggota kepolisian untuk menangkap puluhan warga juga kata dia, bukanlah perintah dari Gubernur Jateng itu.
"Tidak berpengaruh terhadap Ganjar karena ini program pemerintah pusat. Bukan pemerintah provinsi. Dan Bukan Ganjar yang mengerahkan aparat keamanan ke lapangan apalagi menangkap warga," ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio.
Hendri mengatakan, konflik ini tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar terlebih jika isu tersebut tak terbawa hingga Pilpres 2024 mendatang.
"Akan berpengaruh ke elektabilitas Ganjar kalau isu ini dipelihara sampai 2024 nanti, tapi kalau ga dipelihara orang Indonesia itu mudah memaafkan dan mudah lupa," kata Hendri.
Baca juga: Puan Kesal Ada Gubernur dari PDIP Tidak Menyambutnya Saat Kunjungan ke Daerah, Sindir Ganjar?
Dengan begitu, kata dia, kalau konflik atau isu ini cepat mereda maka dapat dipastikan tak akan berpengaruh pada elektabilitas Ganjar ke depan.
Dia bahkan, mengingatkan kembali konflik Kendeng beberapa waktu lalu, yang juga saat itu Ganjar Pranowo tetap berhasil memenangi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.
"Jadi kalau isunya selesai adem ayem ya nggak akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar sama sekali, kan udah pernah kan ada kasus yang warga Kendeng itu muncul tapi dia tetap bisa menang pas pilkada gitu," ucap Hendri.
"Jadi isunya kalau dia maju nantinya isu ini kalau adem ayem aja ga mempengaruhi elektabilitas kecuali memang digosok terus oleh lawan politiknya Ganjar baru akan mempengaruhi gitu," tandasnya.
Diketahui, nama Ganjar kerap masuk tiga besar sebagai calon Pilpres 2024 berdasarkan berbagai hasil survei politik.
Nama Ganjar berada di atas bersama dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Rizki Sandi/Fransiskus Adhiyuda)
Baca berita lainnya seputar Konflik Desa Wadas dan Elektabilitas Ganjar