Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penunjukan hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat (IHH) mengurus perkara gugatan PT Soyu Giri Primedika (SGP).

Hal ini didalami lewat Wakil Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus, Dju Johnson Mira Mangngi.

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur, yang menjerat Itong.

Pemeriksaan dilakukan di kantor Ditreksrimsus Polda Jatim, Jumat (11/2/2022).

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan terbitnya penetapan penunjukan tersangka IIH sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT SGP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Selain itu, KPK turut menelusuri ihwal proses persidangan gugatan PT Soyu Giri Primedika di PN Surabaya.

Materi itu ditelusuri lewat Michael Christ Harianto (advokat), Yeremias Jeri Susilo (advokat), Lilia Mustika Dewi (pengacara di Kantor Advokat RM Hendro Kasiono), dan Hervien Dyah Oktiyana, (Staf Accounting PT Teduh Karya Utama).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses persidangan gugatan PT SGP di PN Surabaya," kata Ali.

KPK telah menetapkan Hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IHH) dan Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima.

Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT Soyu Giri Primedika.

Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro di mana diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung.