TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Karyono Wibowo mengkritisi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang sampai saat ini masih jalan di tempat.
Sejak ditetapkan pada 20 Januari 2022, hingga menjelang berlangsungnya kegiatan reses, belum ada progres berarti yang dilakukan Komisi IX DPR-RI.
"Semestinya harus ada akselerasi, apalagi kita tengah menghadapi omicron yang setiap hari korban positif terus naik," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Baca juga: Pemerintah Menilai Pandemi Covid-19 Masih Terkendali
Baca juga: BOR RS Covid-19 Capai 32,85 Persen
Selain itu dia meminta agar Panja Pengawasan jangan hanya sekedar lip service.
Dia juga meminta agar Panja yang telah dibentuk ini serius dalam bekerja.
"Saran saya agar Panja yang dibentuk ini lebih serius dan bekerja keras, karena menyangkut nasib rakyat banyak terutama masyarakat muslim yang menanti adanya vaksin halal," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena mengungkapkan Panita Kerja (Panja Vaksin) sudah mulai menyusun sejumlah agenda kerja.
Namun, nampaknya jadwal yang telah disusun tersebut belum dapat berjalan pada masa sidang kali ini.
Hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang masih dikerjakan Komisi IX.
Selain itu, menurutnya, terdapat sejumlah pimpinan komisi yang terpapar virus COVID-19.
"Panja sudah menyusun agenda dan jadwal belum berjalan tumpukan banyak agenda berjalan plus banyak pimpinan dan anggota komisi lX kena COVID-19 sehingga tidak bisa berjalan di masa sidang kali ini," kata Melki kepada awak media di Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Baca juga: Wagub DKI Respons Menteri Luhut Soal Masyarakat Boleh Jalan-jalan Jika Sudah Vaksin Lengkap
Politisi partai Golkar ini pun belum dapat memastikan kapan Panja Vaksin menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mitra kerjanya, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Satgas COVID-19.
Pasalnya, kata dia, seluruh anggota DPR akan memasuki masa reses alias kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) pada pekan depan.
"Besok hari terakhir rapat di DPR. Selesai reses baru bisa buka rapat lagi," tambahnya.
Baca juga: Pengamat Nilai Kunjungan Kedua Ganjar ke Desa Wadas Langkah Terlambat: Nasi Sudah Jadi Bubur
Baca juga: Amankan Demo Buruh di Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, Polres Metro Jaksel Kerahkan 800 Personel
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Putihsari mengungkapkan bahwa aspek kehalalan dalam program vaksinasi akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) Vaksin.
Menurutnya, pengembangan jenis vaksin saat ini terus dilakukan oleh berbagai negara. Sehingga bukan tidak mungkin ketersediaan vaksin akan semakin terpenuhi.
"Ya karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal kedepan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin," kata politisi partai Gerindra ini, Jakarta, Senin (14/2) lalu.