TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai pemilik kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana
penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, PDIP adalah partai yang
taat terhadap konstitusi negara.

"PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu," kata Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), bertajuk 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden' secara daring pada Kamis (3/3).

Baca juga: Wasekjen PKB Klaim Usulan Penundaan Pemilu Murni Penyampaian Aspirasi Rakyat

Hasto mengatakan, dari hasil survei LSI terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat menolak penundaan Pemilu 2024.

Namun, walaupun tak ada hasil survei itu, PDIP akan tetap menolak wacana penundaan pemilu.

"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. Namun ada atau tidak ada hasil survei, sikap Ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP itu tetap sama, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara PDIP itu kokoh di jalan konstitusi," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, ketaatan terhadap UUD 1945 itu sangat penting karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa Indonesia.

Dia menyebut aspek legalitas dari sebuah kekuasaan juga sangat penting.

Oleh karena itu konstitusi harus ditaati dan tidak boleh dilanggar karena akan menghilangkan legalitas itu sendiri.

"Mekanisme periodesasi lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati," ucap pria kelahiran Yogyakarta itu.

Baca juga: PDIP Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024: Ini Senapas dengan Presiden

Hasto mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.

Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto.

Hasil survei LSI memang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Survei ini dilaksanakan 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022. Survei melibatkan 1.197 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error kurang lebih 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Wacana penundaan Pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru," kata Direktur
Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat merilis hasil survei, Kamis (3/3).

LSI membagi tiga kategori alasan wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024.

Pertama, yakni karena masalah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Dari kategori tersebut, sebanyak 70,7 persen responden tidak setuju memperpanjang
masa jabatan presiden karena alasan ini.

Mayoritas responden lebih setuju Jokowi mengakhiri masa jabatannya pada 2024, meski pandemi belum berakhir.

Kemudian, sebanyak 74,3 persen responden juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda Pemilu 2024 dengan alasan karena harus memulihkan ekonomi yang terpuruk.

Survei LSI juga menunjukkan bahwa sebanyak 75,5 persen responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 karena alasan harus memastikan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Apapun alasannya, sesuai konstitusi Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024, termasuk pada kelompok yang puas atas kinerja Jokowi sebagai presiden," tutur Djayadi.

Baca juga: ASN NTB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, PSI: Tak Semua Orang Suka Nonton Balap Motor

Baca juga: Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

Selain LSI, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga melakukan survei terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasilnya, sebanyak 68,1 persen atau mayoritas publik tidak setuju terhadap usulan tersebut.

Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry mengatakan temuan ini menarik. Sebab, mayoritas responden dengan angka 70,4 persen mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

"Meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi mayoritas publik, 68,1 persen tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi," kata Gema dalam paparannya, Kamis (3/3).

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina, Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Propaganda Kedua Pihak

Selain itu, survei itu juga mengungkap sebanyak 20,5 persen responden menyetujui Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang sementara 11,4 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Gema juga membeberkan, sebanyak 26,8 persen responden mengaku tidak atau kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara, 2,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Tak hanya itu, 42,3 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional selama masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi sama
saja dengan periode pertama, 34,6 persen menilai semakin baik, dan 23,1 persen menilai semakin buruk.

Wacana penundaan Pemilu 2024 sendiri kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu.

Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Cak Imin merupakan pimpinan partai politik yang pertama kali mencuatkan kembali isu penundaan Pemilu 2024.

Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hasilnya, pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 masih berjalan.

Jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024.

Secara garis besar, alasannya sama dengan Cak Imin yakni seputar pemulihan ekonomi.

Dukungan atas usulan itu juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku telah mendapat aspirasi dari para petani sawit di Siak, Pekanbaru, yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hingga 2027 atau 2028.

Para petani itu menurut Airlangga, merasa kebijakan Presiden Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Airlangga berjanji bakal menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat DPR dan bakal membahasnya bersama ketua umum partai politik lainnya.

Selain menerima aspirasi agar ada perpanjangan masa jabatan, Airlangga mengatakan ada petani yang meminta agar Jokowi menjadi tiga periode.

“Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," katanya.(tribun network/mam/git/yud/dod)