Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan meminta para praktisi teknologi asal Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pulang dan merambah peluang di tanah air.

Salah satu tokoh yang diminta adalah Ainun Najib, Jokowi meminta PBNU untuk membujuknya pulang dan berkarya di Indonesia.

Namun Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK), Dedi Yudiant, mengatakan talenta digital yang berkecimpung di dalam negeri juga perlu mendapat perhatian dan kesempatan.

"Talenta digital Indonesia masih banyak yang belum dapat kesempatan dan masih tersebar di seluruh Indonesia," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (5/3/2022).

Menurutnya pemberdayaan talenta digital di dalam negeri bisa terwujud jika pemerintah memiliki Masterplan TIK yang jelas.

Masterplan TIK dinilai krusial, terlebih tahun 2030 Indonesia menuju bonus demografi sehingga membutuhkan pedoman TIK yang bukan hanya roadmap per lima tahun.

Baca juga: Pengamat Nilai Pernyataan Jokowi Belum Cukup Redam Isu Penundaan Pemilu 2024

"Yang penting adalah bagaimana membangun 74 ribu desa sehingga muncul talenta-talenta digital. Jadi kita tidak hanya mengirim SDM kerah biru, tetapi juga SDM kerah putih yang profesional," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa memulangkan talenta digital dari luar negeri juga bisa merugikan karena menghilangkan devisa negara.

Dedi menyarankan pemerintah melakukan seleksi dan mapping talenta digital di Indonesia terlebih dahulu.

Pasalnya talenta digital di dalam negeri akan menjawab permintaan dunia usaha kerja terkait SDM berkualitas.

Selain itu, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi teknologi, dan bukan hanya akan menjadi konsumen teknologi.

Akan tetapi, inisator Warkop Digital itu menekankan, pemerintah juga diharapkan tak asal menunjuk organisasi TIK dan menjadikan program masterplan TIK sebagai proyek oriented.

Sebab masterplan TIK perlu dikelola oleh pihak yang kompeten dan memang berpengalaman di bidang TIK.

Kenyataannya saat ini semua kementerian masih euforia dengan pelatihan berbasis TIK secara masif, namun belum ada pemetaan yang komprehensif.

Padahal pemetaan TIK komprehensif disebut dapat membuat anggaran lebih terarah dan optimal, sehingga bukan sekadar memenuhi administrasi pelatihan tanpa mengukur hasil dan efektivitas pelatihan tersebut.

"Dengan adanya masterplan TIK, kita akan memiliki ketahanan teknologi yang terarah. Presiden Jokowi juga akan berjasa mewariskan pondasi pembangunan TIK nasional sebelum selesai menjabat," ujarnya.