Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana penundaan Pemilu 2024 masih dianggap kurang tegas.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta, presiden dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh elite partai politik pendukung pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi ParaSyndicate bertajuk 'Tunda Pemilu vs Tunda IKN, Rakyat Pilih Mana?' secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Benny.

Benny menilai, pernyataan presiden soal wacana penundaan pemilu masih setengah-setengah.

Baca juga: Penundaan Pemilu Dinilai Bisa Picu Gelombang Protes Besar, Pengamat: Masyarakat Juga Bakal Terbelah

Menurutnya, presiden harus tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi itu.

"Presiden tidak ada pilihan lain, harus menolak. Sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya pada saat pelantikan setia pada konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Jokowi meminta kepada semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Peneliti Para Syindicate: Penundaan Pemilu Jadi Pintu Masuk Otoritarianisme

Menurut Jokowi siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

Pasalnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak bisa bebas berpendapat.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," terang Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan, jika terkait pelaksanaan pemilu maka semua harus tunduk dan taat pada konstitusi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," tegasnya.

Penundaan Pemilu Jadi Pintu Masuk Otoritarianisme

Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menilai, wacana penundaan Pemilu melalui amendemen akan melemahkan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, penundaan Pemilu akan menjadi jalan menuju otoritarianisme.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi ParaSyndicate bertajuk 'Tunda Pemilu vs Tunda IKN, Rakyat Pilih Mana?' secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Saya memperkirakan kalau misalnya ada tiga periode pembahasan masuk legislasi, pertama negara akan menjadi semakin sangat kuat, dan ini adalah pintu masuk otoritarianisme," kata Virdika.

Lebih lanjut, Virdika meyakini akan ada gelombang protes yang sangat besar jika amendemen dilakukan.

Pasalnya, kata Virdi, generasi 1998 dan generasi saat ini yang menjadi mahasiswa, pemuda, dan aktivis akan bertemu dalam satu isu.

"Ini bisa membuat instabilitas politik dan ekonomi," ucapnya.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sangat Naif Jika Jadikan Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Menunda Pemilu

Hal lain yang paling parah mungkin terjadi adalah mengentalnya polarisasi di masyarakat.

Para Ketua Umum Partai Politik yang mendukung amendemen dinilai akan memanfaatkan pendukung fanatiknya di sosmed untuk menggaungkan dukungan wacana tersebut.

Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak penundaan pemilu.

Baca juga: Cara Unik Rumah Demokrasi Tolak Penundaan Pemilu, Rilis Lagu Tiru Gaya John Lennon

"Mereka yang anti Jokowi juga melakukan protes dan kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya juga akan menimbulkan protes jadi ini ada hal sosial yang sangat besar gitu pertaruhannya sangat besar ini masalah keutuhan NKRI, kesatuan Indonesia juga bisa terancam," ujarnya.