TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) KH Chriswanto Santoso meminta pemerintah mengawasi dengan ketat pendistribusian minyak goreng.

Pasalnya kelangkaan minyak goreng belakangan ini telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Hal itu menjadi perhatian DPP LDII dan politisi DPR, yang meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama.

“Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional,” ujar Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan bila produksi minyak goreng telah mencukupi, artinya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan agar pasokan untuk dalam negeri tercukupi.

“Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting, karena lama-kelamaan masyarakat yang panik bisa menciptakan rush.

Sehingga mereka berani melanggar memberanikan diri menyimpan.

Baca juga: Temuan KPAI Soal Pencemaran di Marunda: Gunungan Batubara hingga Debu Menumpuk 1 Sentimeter

Baca juga: Sumber Pencemaran Batubara di Rusun Marunda Masih Misteri, Warga Alami ISPA, Anak Gatal-gatal

Jika jumlah masyarakat yang menimbun ada jutaan, tentu minyak goreng yang tersimpan juga menjadi banyak dan menyebabkan kelangkaan.

Ketum LDII berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik.

“Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat harus sabar dan pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.

Baca juga: Kenapa Minyak Goreng Langka dan Mahal? Apa Penyebabnya? Kemendag hingga Ombudsman Beri Penjelasan

Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi.

Akan tetapi persoalannya memang pada pengawasan.

“Benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?” ujarnya,

Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen.

Namun bila masih langka, ia meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi.

Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Turun Langsung Cek Stok Minyak Goreng di Pasar: Barang Ada, tapi Mahal ya

Singgih meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan, jangan sampai ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen.

Menurut Singgih, pengusaha pasti ingin laba besar. Apalagi harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, tentu ini menggiurkan pengusaha.

“Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri,” ujarnya.