TRIBUNNEWS.COM - Isu penundaan pemilu 2024 kembali mencuat, setelah sempat beberapa waktu mereda.

Kali ini, isu penundaan pemilu dihebohkan dengan pernyataan yang berbeda dari kedua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, isu pemilu ditunda datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengaku mendengar banyak aspirasi warga yang mendukung pemilu ditunda.

Baca juga: Jelang Muktamar, Muhammadiyah Soroti Masalah Pemilu Hingga Sistem Presidensial

Disebutkan, ia sempat menerima pertanyaan mengapa anggaran pemiu sangat besar, padahal pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Di samping itu, Luhut juga mendengar banyak orang menilai kondisi saat ini, tanpa adanya pergantian presiden relatif lebih tenang.

Pemilu dikhawatirkan mampu mengubah situasi politik yang baik saat ini menjadi tidak tenang.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. "

"Kita mau damai, itu aja sebenarnya," umbuh Luhut.

Baca juga: Overview Tribunnews 17 Maret 2022: Big Data 110 Juta Versi Luhut

Diketahui, Luhut juga sempat mengklaim punya big data dimana 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu 2024.

Klaim Luhut ini pun mendapat kritikan dan keraguan dari sejumlah kalangan.

Ia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data yang ia punya, maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," ujar ini.