TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengeluhkan kursi
baru di ruang rapat DPR.

Keluhan itu disampaikan Saleh di sela-sela menanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di rapat kerja.

Tanggapan Saleh berkaitan dengan bahan materi rapat yang dibawa Kemenkes.

"Kemudian yang ketiga, ini saya agak enggak nyaman secara teknis ini, kursi-kursi baru ini membuat saya enggak nyaman sekali ini," kata Saleh di ruang rapat Komisi IX DPR, Selasa (22/3) malam.

Baca juga: Puan Buka Peluang Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Mengaku Tak Musuhan,Sering Tak Sengaja Bertemu 

Politisi PAN itu menyebut bahwa kursi baru dalam ruang rapat itu disebutnya dalam kondisi baru.

Pantauan Tribun di ruang rapat anggota DPR memang terdapat puluhan kursi baru di ruang rapat Komisi IX DPR yang diperuntukkan sebagai tempat duduk para anggota dewan.

Kursi-kursi baru itu berwarna hitam dan berbahan kulit, kaki kursi tersebut tampak masih diselimuti oleh plastik bubble wrap yang menandakan kursi itu baru digunakan.

Sementara itu, tempat duduk yang diperuntukkan bagi tamu Komisi IX DPR masih menggunakan kursi lama yang berbahan kayu dengan warna krem pada joknya dan coklat kayu pada kerangkanya.

"Jadi kalau saya usul ini ganti saja sama kursi yang lama saja. Ini enggak jelas ini iya
enggak? Iya ini susah, katanya enak, apa yang enak begini? Itu ketua terima kasih,"usul Saleh.

Baca juga: Panggil Ketua DPRD DKI, KPK Lengkapi Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E

Baca juga: Optimistis Menangi Pemilu 2024, PKS Siap Kolaborasi dengan Seluruh Elemen Bangsa

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menanggapi soal keluhan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, yang tak nyaman dengan kursi baru di ruang rapat Komisi IX.

Indra mengatakan pihaknya menerima permintaan dari Pimpinan Komisi IX DPR RI untuk mengganti kursi di ruang rapat.

"Yang ada di gudang DPR itu seperti ini (kursinya), mau enggak ya? Sekarang kalau ada anggota yang menolak, ya enggak apa-apa," kata Indra.

Indra tak mempermasalahkan jika kursi-kursi baru itu dikembalikan dan ditukar dengan yang lama.

"Dari sisi setjen kami hanya melayani kok, enggak ada memaksakan harus ganti kursi. Itu permintaan dari Komisi IX," kata dia.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa tak hanya di ruang rapat Komisi IX yang dilakukan pergantian kursi.

"Di KK2 ada kita ganti, karena itu banyak yang amblas, busanya sudah lebih dari 7 tahun, sebagian pegasnya sudah amblas bekas kursinya, sebagian busanya juga dimakan tikus,"ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, keluhan yang disampaikan Saleh Partaonan sesuatu hal yang sifatnya lebih ke rumah tangga, DPR.

Di mana memang ada penyediaan kursi yang diberikan, dimana ada anggota DPR RI yang tidak nyaman.

"Saya kira logikanya masuk akal. Karena penyediaan kursi itu kan harus memikirkan kondisi ruang rapat, harus memikirkan anggota ada yang tinggi kurang tinggi ada yang mungkin kurus ada mungkin tidak terlalu kurus," kata Eddy Soeparno.

Eddy menambahkan, bahwa keluhan itu juga bukan masalah kenyamanan tapi masalah efektifitas.

Pasalnya, supaya perangkat yang ada di ruang sidang itu bisa digunakan secara efektif oleh para anggota DPR yang dihadirkan di ruang rapat itu berjam-jam menghadapi mitra, untuk membahas perundang-undangan, pengawasan dan lain-lain.

"Tetapi menurut saya begini, intinya itu tidak substansial kerena ini masalah rumah tangga. Dan kalau kita bicara masalah diskursus ini kemudian di bahas lebih lanjut lagi, rasanya ada hal-hal yang lebih penting untuk dibahas masalah minyak goreng, kelangkaan solar, kemudian masalah subsidi yang terkait BBM kita dll," jelas Eddy.

Baca juga: Sosok Saleh Partaonan Daulay Anggota DPR yang Mengeluh Kursi Baru di Ruang Rapat Tak Nyaman

Untuk itu, ia meminta agar keluhan yang disampaikan Saleh Partaonan segera diakhiri.

Karena, permasalah diskursus itu merupakan urusan rumah tangga DPR.

"Dan tujuannya satu, agar anggota bisa bekerja efektif. Tidak ada yang meminta hal yang sifatnya berlebihan hanya untuk kita bisa menggunakan perangkat itu secara efektif. Karena kita hadir di ruang rapat itu setiap hari dan sampai berjam-jam," jelasnya.

Pengadaan Dipertanyakan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mempertanyakan pengadaan kursi baru anggota DPR.

Kata Lucius ada masalah komunikasi antara Setjen DPR dengan anggota DPR hingga kursi baru itu dikeluhkan.

Dia menilai masalah terjadi saat proses pesiapan pengadaan.

"Dalam persiapan, Sekretariat Jenderal tidak komunkasikan rancangan bangun yang ini mereka siapkan untuk anggota DPR. Jangan sampai ini asal jadi saja. Hanya menguntungkan pekerja proyek. Tidak peduli hasilnya seperti apa," ujarnya.

Dia mengatakan Pimpinan DPR bisa menyelidiki lebih lanjut soal pengadaan kursi baru tersebut.

Dia berharap tak ada permainan pengadaan barang di DPR.

"Kalau terasa tidak nyaman, asal-asalan itu proyek diadakan. Ada kemungkinan permainan dan mungkin bisa terjadi. Harus ada dorongan atau tekanan dari pimpinan DPR meminta tanggung jawab atau klarifikasi dari kesekjenan," ucapnya.(Tribun Network/den/mam/wly)