TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menutupi rasa jengkelnya lantaran melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di hadapan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan pejabat lainnya Jokowi mengatakan barang-barang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Namun tetap saja harus diimpor.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini," tegas Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

"Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Maklum Jokowi Marah Saat Tahu Pengunaan Produk Dalam Negeri Sedikit

Bahkan kata Presiden, seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri.

Padahal produk tersebut, lanjut Kepala Negara, sangat bisa dibuat di dalam negeri.

Saking jengkelnya, Jokowi  bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan.

Presiden bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya.

Karena tidak habis pikir kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak yang membeli barang impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang kadang gimana toh aduh (tunjuk kepala)? Saya detilkan lagi, gregetan saya," kata Presiden.

Presiden mengatakan apabila anggaran yang ada dibelikan produk dalam negeri alias UMKM, akan dapat mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, anggaran di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai 420 triliun.

Menanggapi kegeraman Jokowi, Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa angkat suara.

Baca juga: Tindaklanjuti Instruksi Jokowi, Polri Bakal Pakai Seragam Buatan Produk Lokal

"Cukup menggelitik juga Jokowi marah kepada jajarannya soal impor. Padahal Jokowi persis tahu soal sistem hingga jumlah anggaran seharusnya ini tak terjadi jika dia tegas," ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (26/3/2022).