Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengkritik penanganan komoditas minyak goreng curah yang dilimpahkan ke Kementrian Perindustrian (Kemenperin).
Menurutnya penanganan oleh Kemenperin dinilai lebih buruk dibanding saat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Hal itu dibuktikan dengan masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah di pasaran.
Hal tersebut disampikan Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kemendag di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Baca juga: Permintaan Minyak Goreng dan Sirup di E-Commerce Meningkat Jelang Ramadan
Baca juga: Isi Surat Rekomendasi KPPU ke Pemerintah Tentang Penanganan Kisruh Minyak Goreng
"Ternyata setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin ini kami lihat jauh lebih gagal daripada Kemendag, jauh lebih buruk penanganannya."
"Saya coba cek tanya di banyak orang dan di banyak tempat, tidak ada barang (minyak goreng curah)," kata Mufti, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (31/3/2022).
Ia mengklaim harga minyak goreng curah di beberapa tempat saat ini masih mahal.
"Barang (minyak goreng curah) di Dapil saya kosong nggak ada. Bukan hanya di Dapil saya, dan di beberapa tempat harganya sangat mahal Rp 30.000 per liter untuk curah," ucap Mufti.
Baca juga: DPR Soal Kartel Minyak Goreng, Nyali KPPU Lebih Tinggi Ketimbang Kemendag
Pada rapat sebelumnya, Mufti sempat mengkritik kinerja Kemendag yang dinilai tidak becus menangani polemik minyak goreng.
Justru, setelah di tangani Kemenperin menurutnya justru malah semakin buruk.
"Saya waktu itu mengkritik keras Kemendag, dalam kesempatan ini setelah seminggu ternyata keadaan ini lebih buruk."
"Ternyata Kemendag lebih baik daripada Perindustrian, ini kacau," ujarnya.
Minta Kemenperin Jaga Ketersediaan Stok
Lebih lanjut, Mufti berharap Kemenperin terus menjaga ketersediaan stok.