Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengkritik penanganan komoditas minyak goreng curah yang dilimpahkan ke Kementrian Perindustrian (Kemenperin).
Menurutnya penanganan oleh Kemenperin dinilai lebih buruk dibanding saat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Hal itu dibuktikan dengan masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah di pasaran.
Hal tersebut disampikan Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kemendag di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Baca juga: Permintaan Minyak Goreng dan Sirup di E-Commerce Meningkat Jelang Ramadan
Baca juga: Isi Surat Rekomendasi KPPU ke Pemerintah Tentang Penanganan Kisruh Minyak Goreng
"Ternyata setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin ini kami lihat jauh lebih gagal daripada Kemendag, jauh lebih buruk penanganannya."
"Saya coba cek tanya di banyak orang dan di banyak tempat, tidak ada barang (minyak goreng curah)," kata Mufti, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (31/3/2022).
Ia mengklaim harga minyak goreng curah di beberapa tempat saat ini masih mahal.
"Barang (minyak goreng curah) di Dapil saya kosong nggak ada. Bukan hanya di Dapil saya, dan di beberapa tempat harganya sangat mahal Rp 30.000 per liter untuk curah," ucap Mufti.
Baca juga: DPR Soal Kartel Minyak Goreng, Nyali KPPU Lebih Tinggi Ketimbang Kemendag
Pada rapat sebelumnya, Mufti sempat mengkritik kinerja Kemendag yang dinilai tidak becus menangani polemik minyak goreng.
Justru, setelah di tangani Kemenperin menurutnya justru malah semakin buruk.
"Saya waktu itu mengkritik keras Kemendag, dalam kesempatan ini setelah seminggu ternyata keadaan ini lebih buruk."
"Ternyata Kemendag lebih baik daripada Perindustrian, ini kacau," ujarnya.
Minta Kemenperin Jaga Ketersediaan Stok
Lebih lanjut, Mufti berharap Kemenperin terus menjaga ketersediaan stok.
Sebab hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014.
Menurutnya, terkait persoalan ini jelas telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.
"Sementara tugasnya Kemenperin dalam hal ini adalah penyediaan, jadi kalau dia memperbaiki ini buka saja krannya agar bagaimana caranya industri-industri minyak goreng itu tumbuh,"
"Tidak usah mengurusi distribusi," tegas Mufti.
Baca juga: Kapolda Jabar Pantau Distribusi Minyak Goreng Curah di Cirebon
Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru di Indomaret dan Alfamart: dari Filma, Sania, Bimoli hingga SunCo
Sementara itu, ia juga berharap Kemendag dapat lebih fokus kepada urusan distribusi.
"Ayo berjuang demi rakyat. Karena kalau Kemenperin mau serius mengurusi hal ini, dia bisa membuka keran bagi tumbuhnya industri-industri minyak goreng dalam negeri."
"Tidak seperti sekarang dikangkangi oleh para mafia-mafia minyak goreng ini."
"Maka harapan kami, buka saja keran bagi industri minyak goreng dalam negeri ini," tandas Mufti.
Jokowi Temui Minimnya Stok Minyak Goreng Curah di Pasar Tradisional
Diwartakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek ketersediaan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Hal ini dilakukan Presiden menjelang bulan suci Ramadan 2022.
Pasar yang dikunjungi yakni pasar Baledono, di Purworejo serta Pasar Rakyat di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
"Tadi saya melihat di dua pasar di Purworejo dan sekarang ini di Magelang," kata Jokowi di Pasar Rakyat Tempurejo, Rabu, (30/3/2022).
Dari hasil pengecekan Jokowi menemukan minimnya ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional.
Selain itu harga minyak goreng tersebut masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
"Minyak curah ada tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira 2 liter."
"Harganya Rp15.500, masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp14.000," kata Jokowi.
Untuk minyak goreng kemasan yang harganya diserahkan ke mekanisme pasar.
Jokowi menemukan harganya relatif sama yakni Rp24.000 per satu liter.
(Tribunnews.com/Milani Resti/ Taufik Ismail)