Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya bisa dilihat sebagai suatu kemarahan yang cukup serius.

"Marahnya karena dibarengi dengan teguran beliau terhadap menteri yang mewacanakan penundaan pemilu, karena terus terang saja wacana penundaan pemilu itu membuat Pak Jokowi merasa diserang, jadi sasaran tembak," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Dia menilai bahwa wacana menunda Pemilu 2024 tidak berasal dari Jokowi karena PPP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah tidak pernah diajak bicara soal itu.

Namun, menurut dia, publik justru melihat hal itu justru seolah-olah berasal dari Jokowi karena wacana tersebut disampaikan oleh para menterinya.

Baca juga: Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi kepada Para Menteri Soal Penundaan Pemilu Sudah Tepat

"Tentu Pak Jokowi itu jengah juga mendengarkan hal tersebut. Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu mengakhiri polemik sementara ini," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanans.

Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.