TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Bambang Susantono mengajak semua elemen untuk bergotong royong dalam mendukung pembangunan IKN nusantara.

Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara adalah pekerjaan besar dan juga berjangka panjang.

"Semangat bergotong royong dan saling bahu-membahu yang merupakan nilai warisan leluhur kita. Sikap ini semestinya terwujud dari persiapan pembangunan pemindahan dan nantinya juga penyelenggaraan pemerintahan," kata Bambang secara virtual, Sabtu (9/4/2022).

Kepala IKN mengatakan partisipasi publik secara luas sangat diperlukan termasuk dalam rancangan Peraturan Pelaksanaan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Bambang menjelaskan, undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibukota negara mengamanatkan penyusunan sejumlah peraturan pelaksanaan.

Ini berupa 2 peraturan pemerintah peraturan pemerintah dan 4 Rancangan peraturan presiden dengan target penetapan paling lama 2 bulan sejak undang-undang IKN diundangkan.

Baca juga: KSP Moeldoko Sebut Pembangunan IKN Bukan Lagi Prioritas, Melainkan Superprioritas

"Penyusunan peraturan pelaksanaan ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi otorita IKN untuk bekerja sesuai rencana induk IKN yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022," urainya.

Bambang juga secara khusus berterima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah bekerja keras menyiapkan draf rancangan rancangan RPP dan Perpres IKN.

"Kami di Otorita ibukota Nusantara berterima kasih atas terselenggaranya konsultasi publik di Jakarta yang merupakan lanjutan dari konsultasi publik di Balikpapan," ujarnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN bagian penting dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang IKN.

Melalui forum ini, masyarakat berhak berpartisipasi dan memberikan masukan secara lisan, ataupun tertulis.

"Kita semua berharap seluruh substansi peraturan pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah memberikan kesempatan dan juga memperhatikan masukan dari publik," ujarnya.

Bukan hanya otorita, seluruh elemen ingin tahapan persiapan pembangunan, pembangunan dan juga apa penyelenggaraan IKN bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan.

Lebih dari Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tapi superprioritas.

Untuk itu, diperlukan kerja ekstra ordinary yang membutuhkan persiapaan matang, pengawalan super, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.

"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5 - 20 tahun," kata Moeldoko.

"Kita butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," tambahnya.

Baca juga: Sidang Perbaikan Uji Formil UU IKN, Pemohon Bertambah Jadi 2 Kali Lipat

Moeldoko menyampaikan, tim Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu.

Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur.

Mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir.

"Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir," ujar Moeldoko. (Tribun Network/Reynas Abdila)