News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bakamla dan DPD RI Studi Banding ke Australia untuk Bahan Kajian Revisi UU Kelautan

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Wakil Ketua 1 DPD RI Letjen TNI (Purn) Nono Sampono melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Parlemen dan sejumlah stakeholder pemerintah bidang maritim di Canberra, Australia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Wakil Ketua 1 DPD RI Letjen TNI (Purn) Nono Sampono melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Parlemen dan sejumlah stakeholder pemerintah bidang maritim di Canberra, Australia.

Pranata Humas Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian studi banding DPD RI dalam rangka mendapatkan data dukung penyusunan kajian akademis revisi undang-undang kelautan.

Rombongan diterima oleh Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono pada Minggu (10/4/2022).

Dalam sambutannya, Siswo memberikan gambaran tentang hubungan Indonesia dan Australia yang berkembang dengan sangat baik sebagai sebuah strategic partnership.

Dalam kesempatan tersebut, Nono selaku Ketua Delegasi juga menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan delegasi Indonesia serta berterimakasih atas penyambutan dan dukungan selama kegiatan di Australia.

Rombongan kemudian melakukan kunjungan ke Parlemen pada Senin (11/4/2022).

Baca juga: Bakamla Sudah Siap Jalankan Perintah PP PKKPH

"Kedua parlemen sepakat bahwa pembangunan maritim kedua negara sangat penting untuk menopang kepentingan nasional RI-Australia," kata Wisnu dalam keterangan resmi Humas Bakamla RI pada Kamis (14/4/2022).

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Department of Foreign and Trade (DFAT) dan diterima oleh Chief of DFAT Craig Chittick.

Dalam pertemuan dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah Australia lebih pada melakukan pencegahan di luar yurisdiksi atau dari asal kedatangan orang dan barang.

Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan prosedur dan pengawasan ketat terhadap lalu lintas barang, yang juga erat kaitannya dengan proses kerja sama bilateral.

Rombongan kemudian mengunjungi Chief Executive Director Australian Maritime Safety Authority (AMSA), Mick Kinley.

Kinley kemudian memaparkan tentang tugas, peran, sumber daya, regulasi, dan aspek-aspek terkait sertifikasi, keselamatan kapal dan lingkungan sebagai badan statuta authority yaitu badan di bawah pemerintah Australia yang dibentuk berdasarkan UU dalam melakukan tugas tertentu.

"Dalam rekam jejak kolaborasi dengan RI, AMSA pernah bekerja sama dengan Basarnas saat menyelamatkan kapal ikan Indonesia bernama lambung Bandar Nelayan. Saat itu, kapal tersebut tenggelam di Samudera Hindia pada awal tahun 2021," kata Wisnu.

Lembaga lain yang serupa dengan AMSA dalam bidang perikanan adalah AFMA (Australian Fisheries Management Authority).

Chairperson AFMA Wez Norris menjelaskan bahwa AFMA juga merupakan lembaga statuta authority yang berada di bawah Departemen Agriculture and Water Resources yang bertugas untuk mengelola perikanan di Australia.

AFMA juga tidak memiliki aset patroli, karena sifat pengawasan pengelolaannya, 95 persen kegiatan dilaksanakan di pelabuhan.

Sisanya, lanjut dia, jika diperlukan kegiatan patroli, AFMA menggunakan unsur dari ABF (Australian Border Force) atau MBC (Maritime Border Command).

Rombongan kemudian berkunjung ke Markas ABF dan MBC.

Komisioner ABF Michael Outram menyatakan bahwa tantangan pengamanan perbatasan mengalami peningkatan kompleksitas.

Outram menjelaskan bahwa ABF merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk pada 2015 dengan meleburkan beberapa lembaga antara lain Customs, Immigration, dan Polisi Federal.

Dalam bidang maritim, ABF memiliki tugas melindungi perbatasan laut melalui pengawasan dan penindakan terhadap ancaman maritim.

Baca juga: Laksdya TNI Purnawirawan DA Mamahit Usul Bakamla RI Dipimpin Pati Bintang 4

Tugas tersebut, kata Wisnu, dilaksanakan oleh MBC yang merupakan agensi maritim yang menggunakan aset dari ABF dan ADF (Australian Defence Force) untuk melakukan operasi penegakan hukum di laut termasuk menindak dan menangkal semua ancaman maritim.

Secara de facto, MBC yang dikepalai perwira bintang dua dari Angkatan Laut Australia berperan sebagai Coast Guard Australia.

"Pada kesempatan yang sama, Chief of MBC RADM Justin Jones menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang telah dilakukan bersama Bakamla RI melalui sejumlah latihan dan patroli terkoordinasi Gannet di perbatasan RI-Australia," ksta Wisnu.

Dalam kegiatan tersebut, Aan didampingi Deputi Inhuker Bakamla RI Laksda Bakamla I Putu Angga dan Pranata Humas Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini