Hanya saja laporan seperti itu belum tentu benar adanya.

"Jadi itu kita saling lihat aja lah, yang penting semuanya bekerja menurut garis masing-masing negara untuk menyelamatkan rakyatnya," lanjut Mahfud.

Terkait dari pihak PBB akan melakukan investigasi ke Indonesia, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

Baca juga: Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun Ini Perlu Dibekali Pengetahuan Penanganan Covid-19

"Itu enggak (benar), hanya laporan saja"

"Nah orang yang tidak tahu dianggapnya serius ini pelanggaran HAM," tegas Mahfud MD.

DPR: Harus ditanggapi serius

Pemerintah Indonesia diminta memberikan tanggapan serius atas tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam Aplikasi Peduli Lindungi.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, tuduhan tersebut sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global.

Apalagi, Indonesia saat ini sangat serius menangani pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19.

"Tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, Aplikasi Peduli Lindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

"Kalau mau jujur, ya aplikasi Peduli Lindungi memang menyimpan data kita. Mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan kita. Hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in. Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam Peduli Lindungi," imbuhnya.

Saleh menjelaskan, Aplikasi Peduli Lindungi sejak awal dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan tracing dalam memantau penyebaran virus Covid.

Baca juga: Penerima Vaksin Covid-19 di Luar Negeri Dapat Klaim Sertifikat di PeduliLindungi

Dengan aplikasi itu, satgas dapat melihat secara jelas kontak erat potensi meluasnya penyebaran virus.

Dari pantauan itu, lalu kemudian satgas melakukan antisipasi sesuai dengan langkah-langkah yang diperlukan.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan.

Jangan menunggu isu ini bergulir lebih luas di luar negeri.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)