TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, bicara soal reaksi yang dialaminya usai meminta Luhut Binsar Panjaitan direshuffle dari jabatannya sebagai Menkomarves.

Diketahui, Luhut menjadi salah satu pihak yang disebut mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Sampai sekarang enggak ada maksudnya feedback yang kayak lah kok elu kayak gitu," Paling partai saya menanyakan kenapa sampai bereaksi seperti itu, ya saya jelaskan kondisinya," kata Masinton saat berbincang dengan TribunNetwork, Kamis (14/4/2022).

Sebagai wakil rakyat, Masinton harus menyuarakan hak tersebut.

"Kemudian ya saya sampaikan spirit kita kan ingin meluruskan perjalanan bangsa ini, kita kan sudah menempuh jalan demokrasi, jalan demokrasi ini siapapun kan bisa berbicara berkontribusi," kata Masinton.

Legislator Komisi XI DPR RI itu menilai bahwa jalan demokrasi sudah pasti riuh, dan di situlah demokrasi jalan yang sudah ditempuh, untuk mencapai tujuan bernegara.

"Artinya, bagaimana kita menjaga demokrasi ini tidak menjadi riuh enggak berkaru-karuan, dan itu menghambat proses perjalanan kita menuju sebuah bangsa, maka rintangan-rintangan dalan demokrasi harus kita singkirkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mereshuffle para menteri yang getol menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Masinton pun menyinggung dua nama menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang memang aktif berbicara penundaan pemilu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4/2022).

Awalnya, Masinton menilai arahan Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu bisa menyetop manuver politik yang dilakukan para pembantu presiden.

"Sesungguhnya ketika presiden melarang itu, tidak boleh ada lagi yang melakukan manuver dan bila perlu sebenanrya adalah menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Masinton.

Anggota DPR RI itu menyebut, para menteri yang lantang bicara penundaan pemilu sebagai pencoreng demokrasi.

Dia menilai hal itu sebagai bibit lahirnya sebuah tirani. Sebab, hal itu tak sejalan dengan agenda reformasi.

Selain itu, proses demokratisasi sulit diwujudkan jika ada menteri yang bermental tiran.

Masinton lantas menyebut menteri Bahlil dan Luhut.

"Nah ini menurut saya, apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau enggak salah yang pertama Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) yang bukan, tidak bidangnya itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Masinton menilai saat ini kekuatan oligarki kapital tidak hanya menginfiltrasi kekuasaan tapi sudah mengintervensi pusat kekuasaan.

Oligarki kapital ini, lanjut Masinton, ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia namun bukan untuk kepentingan rakyat.

"Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini. Kalau kita biarkan, ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," tandasnya.(*)