Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Masinton Pasaribu bicara soal informasi kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng (migor) merupakan bentuk pengumpulan dana untuk melancarkan isu penundaan Pemilu.

Sebagai satu di antara beberapa pihak pengusul penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak pernah mendengar isu tersebut.

"Ya, sebagai saya yang ngusulin (tunda Pemilu) saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Apalagi, lanjut Cak Imin, wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap sudah selesai setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: Demokrat soal Isu Dana Minyak Goreng untuk Penundaan Pemilu: Jika Benar, Ini Kejahatan Luar Biasa

Ditambah mayoritas masyarakat Indonesia menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Artinya sudah tidak ada lagi diskusi itu kan. Namanya diskusi saja kemarin," ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024.

Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Charta Politika: 82,7 Persen Publik Setuju Pemilu Digelar pada 2024

"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!," kata Masinton dalam cuitan Twitternya.