Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengatakan pihaknya sejak Februari 2022 telah aktif melakukan pemeriksaan mengenai penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng bagi masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan secara maraton dan terpisah kepada empat Kementerian dan Lembaga terkait dari pukul 08.45 hingga 16.00 WIB.

Keempat lembaga tersebut di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan

Yeka menyebut polemik soal ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng telah bergulir sejak awal tahun dan hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan.

Baca juga: Bantu Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Komite Pedagang Pasar Bantu Distribusi Hingga ke Pelosok

“Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” ujar Yeka kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Dia menjelaskan Ombudsman mengundang beberapa pihak dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh beberapa keterangan mengenai polemik yang terjadi.

"Terhadap Kemenperin, pemeriksaan Ombudsman pada intinya untuk memperoleh keterangan terkait konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah oleh Kemenperin dan sistem pengawasannya. Kemudian terhadap Kemendag, pemeriksaan pada intinya untuk memperoleh keterangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Kemendag, kendala yang dihadapi dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui DPO dan DMO, serta pola pengawasan yang dilakukan," kata dia.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Hari Ini, 10 Mei 2022, di Alfamart dan Indomaret: SunCo, Bimoli, Tropical, Sovia

Ombudsman juga meminta keterangan kepada BPDPKS terkait prosedur pembiayaan penyediaan minyak goreng serta tahapan yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

"Kemudian terhadap Kemenkeu, Ombudsman RI meminta keterangan terkait penerimaan pajak dari sektor sawit serta skema pemberian subsidi bagi produsen minyak goreng. Selain itu juga mengenai batasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng," katanya.