TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Bendahara Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin mendukung langkah Polri memberantas Ormas Khilafatul Muslimin.

Addin menilai keberadaan organisasi terlarang tersebut adalah teror terhadap negara. 

"Tindakan polisi sudah benar," kata Addin kepada awak media, Rabu (8/6/2022). 

Addin menjelaskan bahwa Khilafatul Muslimin adalah sebuah gerakan terorganisir dan sistematis yang mengkampanyekan khilafah dan ingin mengganti ideologi pancasila.

Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh polisi, yakni menangkap pimpinan Khililafatul Muslimin sudah benar. 

Dipaparkan Addin, keberanian kelompok khilafatul muslimin yang melakukan kampanye secara terbuka, berupa pawai, pembagian selebaran dan publikasi jaringan perwakilan mereka di berbagai daerah menunjukan kalau mereka sudah siap menjadi pemantik gerakan-gerakan teror atas nama agama. 

"Aparat penegak hukum harus mampu membongkar secara tuntas kelompok yang sudah secara terang terangan merongrong NKRI," tegas pria mantan Ketua Umum PB PMII itu. 

Addin mendorong Polri mengungkap aliran dana organisasi tersebut, termasuk menyisir semua jaringan dan sel sel mereka. 

"Harus dipastikan juga berbagai dokumen, jejak digital, komunikasi dan semua aktivitas pasca penangkapan pemimpin khilafatul muslimin bisa terdeteksi," tegasnya. 

Addin mengingatkan apa yang dilakukan kelompok khilafah ini bisa memantik berbagai varian kelompok mereka untuk bergerak sehingga harus betul-betul diwaspadai. 

Terbukti, kampanye ideogi dan kaderisasi mereka jalan. Jangan sampai organisasi semacam ini menjadi besar dan bergerak terus. Ini akan menjadi ancaman nyata terhadapa NKRI dan Pancasila. 

"Ini mereka sudah gila, kampanye teror terhadap negara secara terbuka," beber Addin mengingatkan. 

Dia lantas menyinggung bagaimana terorganisirnya organisasi ini.

Baca juga: Bukan Sekedar Konvoi, Polisi: Khilafatul Muslimin Ingin Ganti Pancasila dengan Ideologi Khilafah

Kata Addin, mereka dengan Yayasan Kholafatul Muslimin memilik lembaga pendidian tersebar di 18 kabupaten kota dan tidak terdaftar di Kementerian Agama.