TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mengapresiasi koordinasi yang terjalin antara pihak Polri dengan imigrasi yang berhasil menangkap buronan polisi Jepang Mitsuhiro Taniguchi (47) di Lampung.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, kecepatan tertangkapnya buronan ini bisa tercipta karena oleh koordinasi yang baik dan cepat antar lembaga.

"Ini adalah contoh valid di mana kerja sama antar lembaga itu bisa menghasilkan kinerja yang ciamik dan membanggakan. Karenanya kita patut mengapresiasi seluruh pihak yang terkait, baik itu kepolisian maupun imigrasi," katanya kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

Sahroni menyebut, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari adanya koordinasi antar lembaga yang tidak hanya kompak, namun juga cepat dan terukur.

Dia berharap, koordinasi dua lembaga itu bisa ditiru oleh institusi negara lainnya.

"Selama ini banyak masalah terbengkalai karena ego sektoral masing-masing instansi atau lembaga. Maka dari contoh keberhasilan imigrasi dan kepolisian ini, diharapkan kerjasama antar instansi yang terbentuk di Indonesia juga bisa lebih baik lagi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, buronan polisi Jepang Mitsuhiro Taniguchi (47) yang diduga melarikan diri atau kabur ke Indonesia akhirnya tertangkap.

Dia ditangkap oleh pihak imigrasi di Kalirejo, Lampung Tengah.

Baca juga: Selama Jadi Buronan, Mitsuhiro Taniguchi Ternyata Tinggal di Rumah Warga Lampung Tengah

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Penangkapan tersebut setelah Polri berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait pencarian keberadaan pelaku.

"MT diamankan saat berada di Kalirejo, Lampung Tengah oleh pihak imigrasi Bandar Lampung bersama dengan Polsek Kalirejo Polres Lampung Tengah pada Selasa, 7 Juni 2022 pukul 22.30 WIB," kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (8/6/2022).

Dedi menerangkan bahwa Mitsuhiro Taniguchi diamankan oleh pihak imigrasi setelah pemerintah Jepang mencabut paspor pelaku. Kini, pelaku sedang diproses pengembalian ke Jepang.

"Subjek MT selanjutnya diserahkan ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk ditindak sesuai dengan UU Keimigrasian," tukas Dedi.