News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Reshuffle Kabinet Jokowi Dinilai Tak Ada Gunanya, Ubedilah Badrun: Tak Bangkitkan Kepercayaan Publik

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Wahyu Gilang Putranto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam perayaan 50 Tahun HIPMI di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2022). Dalam artikel mengulas tentang reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dikabarkan dilakukan hari ini, Rabu (15/6/2022).

TRIBUNNEWS.COM – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi soal reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang akan dilakukan hari ini, Rabu (15/6/2022). 

Ada dua menteri yang kabarnya akan diganti.

Dua menteri tersebut yakni  Zulkifli Hasan yang diisukan menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.

Kemudian mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto diisukan mengganti Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain itu, beberapa menteri juga akan digeser posisinya.

Baca juga: Diisukan Jadi Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Zulkifli Hasan: Kita Tunggu sampai Nanti Siang

Merespons hal tersebut, Ubedilah Badrun mengatakan, reshuffle kabinet saat ini tidak ada gunanya.

"Apalagi yang di-reshuffle menteri yang tidak begitu strategis atau hanya tambal sulam, ada yang diganti tapi ada yang hanya sekedar digeser-geser."

"Misalnya LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), Erick Thohir, Bahlil digeser, lalu yang diganti M Luthfi, Yasin Limpo," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (15/6/2022).

Menurut Dosen UNJ ini, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden tidak strategis.

"Pergantian yang tidak bermakna straregis apalagi diberikan kepada partai koalisi baru yang sosoknya kurang kredibel atau sekedar transaksional. Ini memprihatinkan."

"Kesan yang muncul di hadapan publik nasional dan internasional adalah pemerintahan ini semakin tidak kredibel," jelasnya. 

Ubedilah menambahkan, akar persoalan sebenarnya justru pada ketidakmampuan Presiden merekrut menteri berkualitas dan ketidakmampuan Presiden memanaj para menterinya.

Sebab, menterinya justru sering mengatur Presiden di luar rapat kabinet.

"Apalagi jika menteri yang membuat masalah seperti masalah keinginan tiga periode, tingginya harga minyak goreng, sibuk kampanye capres cawapres, tidak bisa urus BBM, gas dan listrik, itu tidak diganti hanya digeser, seperti LBP, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, M. Luthfi, Erick Thohir, termasuk menterinya Golkar, PKB dan PAN tidak diganti."

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini