Sebab, kata dia, program menteri merupakan program presiden.

“Apa yang dilaksanakan oleh menteri sekarang ini adalah program presiden. Pasti menteri akan melaksanakan program presiden tersebut,” kata dia.

Baca juga: Surya Paloh Berharap Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Bisa Bekerja Lebih Baik

“Menteri adalah mencari upaya menjadi lebih mudah melaksanakan semua program tersebut,” ujarnya menambahkan.

Saat disinggung pencopotan Sofyan itu karena diduga gagal mengatasi kasus mafia tanah, Taufiq membantahnya.

"Saya rasa tidak ada hubungannya. Saya rasa tidak,” kata Taufiq. “Justru mafia tanah sekarang ini adalah yang sangat masif diperangi. Sebelumnya tidak ada,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, justru tim untuk menumpas mafia tanah dibentuk selama periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian setelah itu, sambung dia, perlahan kasis mafia tanah mulai banyak terungkap.

“Mereka sebelumnya tersembunyi tapi seperti ditumpahi air panas ke atas tanah. Mereka kemudian menjadi gelagapan dan kepanasan,” ucapnya.

Dia menambahkan, kasus mafia tanah sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu.

Kala itu, sambung Taufiq, Presiden Soeharto berencana memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Seketika harga tanah di sana melonjak karena rencana pemindahan ibu kota ke kawasan itu. Padahal daerah tersebut dahulu hanya hutan belantara.

“Begitu diketahui akan terjadi perpindahan di sana, tiba-tiba tanah itu menjadi meluap harganya tidak karu-karuan lagi. Dari situ kita ketahui bahwa mafia tanah sudah bermain. Jadi mafia tanah itu sudah sejak lama sekali sudah ada,” ucapnya.

Terpisah, Hadi Tjahjanto yang baru dilantik menggantikan Sofyan mengatakan dirinya sudah memiliki target sebagai menteri, yakni menyelesaikan 126 juta sertifikat tanah milik masyarakat.

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu, target pertama yang akan segera saya realisasikan," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).