TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Argraria (KPA) menilai penunjukan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan masalah agraria adalah bentuk salah diagnosis dalam melihat masalah.

Seperti diketahui, Jokowi mengungkapkan bahwa Hadi akan mengemban tugas khusus yakni menyelesaikan banyak masalah agraria seperti sengketa tanah, termasuk mempercepat pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) hingga mengebut sertifikasi tanah.

“Kalau dalam perspektif Pak Jokowi mengapa lamban, proyek banyak mangkrak, termasuk IKN, lalu kita butuh menteri yang powerful, kalau disikapi hanya dengan mengganti orang, seolah itu obatnya, sesungguhnya Pak Jokowi kembali salah mendiagnosis problem agraria di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika seperti dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Rabu (16/6/2022).

“Padahal (solusinya) bukan dari situ. Jangan-jangan itu akan kontraproduktif karena pengadaan tanah ini banyak menimbulkan perampasan tanah dan penggusuran masyarakat,” ujarnya.

Dewi pun menjelaskan bahwa masalah agraria di Indonesia teramat kompleks.

Reformasi agraria tidak hanya sekedar mencetak sertifikat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya tetapi juga tentang distribusi ulang lahan-lahan yang ada.

Selain itu, katanya, persoalan agraria lain juga menyangkut lintas sektor seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian BUMN.

Keadaan yang sedemikian kompleks ini, ujarnya, justru diduduki oleh sosok yang tidak memiliki rekam jejak di bidang agraria.

Contoh sosok yang tidak memiliki rekam jejak di bidang agraria, kata Dewi, adalah penunjukan Wakil Menteri ATR yang justru diberikan kepada politisi Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni.

Menurutnya, penunjukan tersebut penuh dengan unsur politik.

“Apakah kepemimpinan Pak Hadi bisa mengamputasi ego sektoral degnan kementerian lain? Saya pikir tidak, karena harus lahir dari kepemimpinan Presiden sendiri,” tegas Dewi.

Ia pun memaparkan bahwa selama kepemimpinan Jokowi dari 2015-2022 ini tercatat sebanyak 2.489 konflik agraria.

“Ada kurang lebih 1,4 juta keluarga yang jadi korban konflik agraria yang menunggu persoalannya diselesaikan. Ada problem struktural yang kepemimpinannya ada di bawah Presiden dan tidak mungkin diselesaikan dengan mengganti satu menteri,” katanya.

Janji Hadi: Selesaikan Sengketa Tanah hingga Soal IKN

Usai dilantik, Hadi mengungkapakan tiga tiga janji untuk segera diselesaikan di sisa masa jabatan Jokowi.

Pertama, ia ingin menyelesaikan kasus sertifikat tanah yang terjadi di masyarakat.

Dirinya pun menargetkan adanya 126 juta sertifikat tanah yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Tugas saya yang pertama menyelesaikan masalah sertifikat (tanah) milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta,” ujar Hadi.

Untuk menyelesaikannya, Hadi akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu lalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Baca juga: Hadi Tjahjanto: Saya Tidak Mimpi Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/BPN

Kedua, Hadi berjanji akan menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia.

Ia menyebut banyak kasus sengketa tanah akibat adanya overlaping atau kelebihan kepemilikan tanah oleh institusi dengan rakyat.

“Kedua, bahwa sengketa tanah juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu juga kemungkinan overlapping antara milik institusi atau dengan satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” katanya.

Ketiga, dirinya ingin menyelesaikan permasalahan tanah dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang telah disampaikan tadi, itu akan segera kita selesaikan. InsyaAllah dengan sinergi nantinya saya akan bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini menyukseskan (penyelesaian) tiga masalah tersebut,” tuturnya.

Hadi Tjahjanto telah secara resmi menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari ini, Rabu (15/6/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Hadi pun berjanji target penyelesaian tiga masalah yang akan dirinya selesaikan akan diumumkan dalam waktu dekat.

(Tribunenws.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Vitorio Mantalean)

Artikel lain terkait Reshuffle Kabinet