Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader partainya yang masih bicara soal koalisi agar menghentikannya.
Megawati Soekarnoputri bahkan secara tegas menyebut, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDIP.
Menurut Megawati Soekarnoputri, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.
Hal ini disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Megawati di Rakernas II PDIP Beri Peringatan Tegas Kadernya: Kalau Ada Koalisi di PDIP, Out !
Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.
Pasalnya, kata Megawati, sistem tata negara telah mengatur soal sistem presidensial dan bukan parlementer.
Ia menilai, bahwa akan lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.
"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang Koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati.
Apalagi, kata Megawati, Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.
Dengan demikian, maka gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
Baca juga: Sosok Prananda Prabowo Hadir di Rakernas PDIP, Putra Kedua Megawati dengan Kapten Anumerta TNI AU
"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya perdana menteri," jelas Megawati.
Diketahui, sejumlah partai politik mulai melakukan penjajakan komunikasi untuk koalisi Pilpres 2024.
Partai politik itu di antaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiganya pun sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Di sisi lain, penjajakan politik juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Kedua partai tersebut sepakat membentuk Koalisi Indonesia Raya (KIR).