Baca tanpa iklan
Perlunya perbaikan kebijakan terpadu agar program Jamsos PMI lebih cocok dan sesuai kebutuhan nyata para PMI.
DJSN juga mendorong revisi Permenaker terbaru yang diharapkan mampu menutup gap Jamsos PMI selama ini.
"Himbauan saya pada kementerian/lembaga agar kombinasikan suply side dengan demand side, dimana warga yang bergerak sendiri karena mereka butuh untuk mengklaim. Tinggal kita punya sistem yang oke," ujarnya.