Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi dan menyambut baik launching Tribunpapuabarat.com yang diselenggarakan oleh Tribun Network, Kamis (30/6/2022).
Mahfud MD mengungkapkan, alasan kenapa pemerintah harus menyambut gembira atas launching Tribunpapuabarat.com. Menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan peran media massa.
Termasuk webinar dan talkshow yang diselenggarakan dalam rangka launching Tribunpapuabarat.com dengan tema 'Membangun Pariwisata Modern di Papua Barat'.
Baca juga: LIVE Peluncuran TribunPapuaBarat.com: 64 Portal Berita Tribun Network Hadir di Indonesia
Mahfud mengatakan, hadirnya Tribunpapuabarat.com juga bisa menjadi mata bagi masyarakat Papua dalam melihat Indonesia yang lebih luas. Apalagi, Tribun Network memiliki tagline 'Mata Lokal Menjangkau Indonesia'.
"Ini penting agar Papua menjadi kawasan pariwisata modern dan menjadi lebih penting juga bagi penyelenggaranya yaitu Tribun Network yang memilih tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia, artinya apa, artinya Tribunpapuabarat.com itu harus mampu memperlihatkan kepada seluruh rakyat Papua tentang Indonesia sehingga seluruh orang rakyat Papua itu bisa melihat Indonesia melalui media ini dan kemudian ikut membangun dan maju bersama Indonesia," kata Mahfud dalam acara peluncuran Tribunpapuabarat.com.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, bahwa untuk membangun Papua saat ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.
Termasuk, peran antar institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan sinergitas.
Mahfud juga menegaskan, di Papua sekarang pendekatannya bukan pendekatan senjata, melainkan pendekatan teritorial.
Dimana, untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam Inpres No. 9 tahun 2020 tentang Pencetakan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Dari kebijakan pemerintah yang menekankan pada teritori pembangunan atau pendekatan pemerintahan teritorial itu semula dituangkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 kemudian dituangkan lagi di dalam kompres nomor 20 tahun 2020 dan belum lama ini juga sudah ada Undang-undang nomor 2 tahun 2021. Nah di sini pemerintah betul-betul memberi perhatian agar bumi Papua itu menjadi bumi yang damai dan sejahtera dan nyaman untuk ditinggali oleh siapapun terutama orang asli Papua yang hidup di tanah Papua," papar Mahfud.
Baca juga: Luncurkan TribunPapuaBarat.com, 64 Portal Berita Tribun Network Hadir di 34 Provinsi
Mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional ini juga menyadari, bahwa pembangunan di Papua belum sama dengan di daerah-daerah lain. Maka pemerintah memberikan afirmasi yaitu dengan menyediakan dana khusus yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
Kemudian, lanjut Mahfud, juga memberikan apa afirmasi politik kepada orang asli Papua untuk menduduki jabatan politik.
Bahkan, jabatan-jabatan tertentu tidak boleh dihuni oleh orang lain kecuali orang asli Papua.
"Jabatan tertentu juga dalam batas tertentu, maksimal boleh diduduki oleh bukan orang Papua dan bisa dari itu kelebihan dari batas maksimal itu maka harus itu orang Papua. Nah itu semua saudara adalah bagian dari dalam rangka afirmasi," terangnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengulas soal Pemerintah yang kini sedang melakukan proses pemekaran daerah, dengan apa yang disebut daerah otonomi baru (Otsus) baru.
Dia juga menyadari, bahwa aspirasi pembentukan daerah Otonom baru dilakukan salah satunya adalah untuk mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesi,a sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Karena kekokohan NKRI ini akan lebih cepat dicapai dan akan lebih kuat kekokohannya, manakala rakyat Papua itu lebih sejahtera sehingga dengan demikian pembangunan di Papua harus dilaksanakan secara lebih cepat," kata Mahfud.
Mahfud juga menyadari soal pro-kontra pemekaran wilayah Papua yang turut menjadi perbincangan publik saat ini. Namun, ia juga mengatakan bahwa ada prosedur hukum yang digunakan agar tidak sewenang-wenang didengarkan lalu diputuskan secara kenegaraan.
"Harus diingat juga bahwa spirit pemekaran Papua ini untuk memudahkan rentang kendali karena luasnya wilayah dan perlunya dilakukan pencepatan pembangunan yang itu diyakini oleh pemerintah dan DPR dan juga warga Papua yang memahami ini bahwa rentan kendali yang terlalu jauh dan berbelit-belit itu akan menghambat pembangunan," papar Mahfud.
"Sehingga pemerintah dan rakyat melakukan atau mengambil kebijakan membentuk daerah otonomi baru. Selain karena pertimbangan kepentingan strategis nasional juga dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembangunan rakyat serta membangun citra positif Indonesia di mata internasional," tambahnya.
Apalagi, Mahfud mengatakan, pemekaran wilayah Papua sudah diputuskan di tingkat I sidang DPR, di mana daerah otonomi baru akan dimulai dengan pembentukan tiga daerah otonomi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. (tribun network/yuda).