Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden, resmi melantik Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Achmad Marzuki menjadi Penjabat Gubernur Aceh.

Marzuki menggantikan Gubernur Aceh periode 2017-2022 Nova Iriansyah yang masa jabatannya berakhir pada 5 Juli 2022.

Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (6/7/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh.

Baca juga: Fakta Achmad Marzuki yang Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh Hari ini, Hanya 2 Hari Jadi Staf Ahli Tito

”Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Aceh, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Presiden menunjuk Penjabat Gubernur, untuk masa waktu selama satu tahun,” kata Mendagri Tito.

Tito menjelaskan, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendapat berbagai masukan sejumlah pihak, baik dari DPRA maupun kementerian/lembaga lainnya untuk menghasilkan calon Penjabat Gubernur.

Hasil masukan itu kemudian diajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian menggelar Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) dipimpin Presiden yang diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Baca juga: KSP dan KSAD Tegaskan Achmad Marzuki Telah Pensiun Sebelum Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh

”Pada sidang ini Bapak Presiden RI telah menugaskan Saudara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2022,” katanya.

Di lain sisi, Mendagri menjelaskan alasannya memilih Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh sebagai tempat berlangsungnya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Gubernur Aceh.

Dia mengatakan, langkah itu sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh.

Baca juga: KSP: Pengangkatan Mayjen Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh Dilakukan Secara Teliti

Hal ini juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Pasal 17, menyatakan bahwa “Pelantikan Penjabat dapat dilaksanakan di Ibukota Negara dan/atau Ibukota Provinsi yang bersangkutan oleh Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia”.

Selain itu, Mendagri menilai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut merupakan suatu kehormatan karena berlangsung di hadapan sidang yang sangat mulia, yakni di hadapan Ketua Mahkamah Syariyah Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA

”Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Mahkamah Syariyah Aceh yang telah hadir secara langsung, dan juga kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota DPRA yang saya muliakan,” ujarnya.

Profil Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki

Achmad Marzuki diketahui pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda

Achmad Marzuki lahir di Bandung, Jawa Barat pada Februari 1967.

Dengan demikian, saat ini Achmad Marzuki berusia 55 tahun.

Achmad Marzuki lulus dari Akademi Militer pada 1989.

Sebelum dilantik jadi Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menduduki posisi sebagai Staf Ahli Mendagri bidang Hukum dan Kesbang.

Sepanjang kariernya di TNI, Achmad Marzuki telah menempati berbagai posisi strategis. 

Baca juga: Harta Mayjen Achmad Marzuki yang Akan Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh, Capai Rp 5,1 M per 2017

Di antaranya ia pernah menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda pada tahun 2020.

Ia juga pernah menjabat sebagai Danrem 174/Anim Ti Waninggap, Kodam XVII/Cenderawasih pada 2016 dan Danrem 151/Binaiya, Kodam XVI/Pattimura pada 2014.

Setelah menjabat Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Achmad Marzuki kemudian dimutasi menjadi Asisten Teritorial Kepala Staf AD. 

Selepas itu, ia ditugaskan ke instansi lain yakni menjadi Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas dan Staf Ahli Mendagri bidang Hukum dan Kesbang. 

Berikut riwayat jabatan Mayjen Azhmad Marzuki: 

- Danyonif 411/Pandawa (2004-2006)

- Asops Kasdam V/Brawijaya (2010-2012)

- Pamen Denma Mabesad (2012-2013)

- Dirbinsen Pussenif Kodiklat TNI AD (2013)

- Asops Kaskostrad (2013-2014)

- Danrem 151/Binaiya (2014-2015)

- Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD (2015-2016)

- Danrem 174/Anim Ti Waninggap (2016)

- Komandan PMPP TNI (2016-2018)

- TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas (2018)

- Pangdivif 3/Kostrad (2018-2020)

- Ir Kostrad (2020)

- Pangdam Iskandar Muda (2020)

- Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (2021) (2)

- Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas (2022)

- Staf Ahli Mendagri bidang Hukum dan Kesbang (2022)