TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Koordinator Nasional Surya Muda Moderat (Kornas Samudra) Rahmat Syarif meminta semua pihak menghentikan segala bentuk politik identitas.

Rahmat berharap pada Pemilu 2024 tidak ada lagi yang menggunakan politik identitas, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019.

"Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas," ujar Rahmat yang juga Koordinator Presidium BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia 2018-2019 dalam keterangannya, Selasa (26/07/2022).

"Politik identitas sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa. Untuk itu kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk komitmen menolak politik identitas di Pemilu 2024 mendatang," sambung Rahmat.  

Lebih lanjut, Rahmat mengatakan hal lain yang perlu dicatat dari perjalanan hampir seperempat abad reformasi adalah masyarakat Indonesia semakin sensitif, mudah tersinggung, dan rentan terhadap provokasi. 

"Elite politik kita perlu mengambil peran, khususnya dalam setiap momentum politik, untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif," tambahnya.

Rahmat yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) 2017-2018 tersebut menilai hadirnya politik identitas cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. 

Seharusnya, lanjut Rahmat, demokrasi menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek di masyarakat yang masih buruk.

Baca juga: KPU Sebut Sejauh Ini Tak Temukan Kendala Keamanan Siber di Sipol Pemilu 2024

"Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras," tegas Rahmat.