Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo atau TN Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo naik jadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun tuai polemik.
Situasi di Labuan Bajo memanas karena para pelaku pariwisata melakukan aksi mogok hingga satu bulan ke depan mulai 1 Agustus 2022 kemarin hingga 30 Agustus 2022.
Aksi protes para pelaku pariwisata tak terbendung hingga ada yang diamankan dan ditetapkan jadi tersangka.
Tak hanya itu muncul juga petisi penolakan kenaikan tiket masuk TN Komodo yang kini sudah ditandatangani oleh ribuan orang.
Kondisi ini didengar para wakil rakyat di Senayan, mereka berencana memangil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke DPR.
Ribuan Orang Tandatangani Petisi Tolak Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Labuan Bajo
Penolakan terhadap kenaikan tarif masuk ke TN Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat terus bergulir.
Selain penolakan secara langsung di Labuan Bajo, beredar petisi penolakan kenaikan tarif hingga Rp 3,75 juta itu.
Edaran petisi telah ditandatangani lebih dari 6.000 orang hingga, Selasa 2 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita.
Petisi itu dimulai oleh seorang bernama Marcus Antoni.
Marcus menjelaskan, Kajian kenaikan harga tiket TN Komodo dengan alasan biaya konservasi adalah sesuatu yang tidak logis.
Dikatakan, TN Komodo adalah cagar alam budaya Indonesia, sesuai yang di sampaikan Anggota Komisi V DPR RI Effendy Sianipar.
"Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Indonesia mampu merawat dan melindungi habitat asli Komodo. Menurutnya keindahan alam Indonesia merupakan berkah bagi penduduknya, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan berkah dari Yang Maha Kuasa," kata Marcus mengulang pertanyaan Effendy.
Marcus kembali menjelaskan, persoalan pengelolaan dan pemeliharaan TN Komodo nantinya bisa sharing tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Jadi kita sudah hitung matang-matang, nanti ini dirawat dengan baik tentu diselaraskan dengan APBD dan APBN dan belum ada 1 kajian pun yang mevalidasi bahwa kunjungan turis sudah merusak ekosistem TN Komodo akan kehilangan nilai jasa ekosistem sebesar Rp 11 trilliun pada tahun 2045. Mohon publikasikan bukti konkrit atas kajian tersebut, rincian kerugian dan bukti-bukti, dari bagian apa kunjungan turis ke taman nasional yang sudah menganggu kelangsungan hidup satwa komodo dan ekosistem di TNK," tulis Marcus mengutip Effendy.
Sementara Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menyebut populasi komodo di TN Komodo Labuan Bajo cenderung meningkat.
Menurutnya, total komodo pada 2018 sebanyak 2.897 ekor dan pada 2019 bertambah menjadi 3.022.
Pernyataan ini di lontarkan 27 Oktober 2020, Wiratno mengklaim, jika komodo dilindungi secara serius dan konsisten, aktivitas wisata dengan kondisi saat ini tidak bakal membahayakan satwa.
"Kita melihat ada perlunya memperketat aturan di Taman Nasional Komodo, tetapi bukan dengan cara menaikan harga tiket masuk sampai dengan 17x lipat dari sebelumnya. Cara tersebut hanya akan melemahkan daya saing Taman Nasional Komodo dan bisnis pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Efeknya akan berimbas ke warga Labuan Bajo yang mengandalkan pariwasata dan turis untuk memulihkan ekonomi daerah dari pasca Pandemic yang menyerang dari 2020 hingga 2021 akhir," ujarnya.
Aksi Mogok Massal Pelaku Wisata Labuan Bajo, Komisi X DPR Agendakan Panggil Kemenparekraf di RDP
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons aksi mogok massal pelaku pariwisata di Labuan Bajo.
Menurut Andreas Hugo Pareira, ada dua hal yang memicu soal aksi kogok tersebut.
Pertama, kata Andreas Hugo Pareira, karena kenaikan tarif ke TN Komodo yang drastis Rp 3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.
"Mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangannya kepada Tribunnews, Selasa (2/8/2022).
Legislator PDIP ini mengatakan, jika kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi.
Kedua, lanjut Andreas Hugo Pareira, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca.
Tetapi, dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan.
Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan pemda NTT.
Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.
"Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar," terangnya.
"Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," sambungnya.
Baca juga: Tarif Masuk TN Komodo Naik, Pelaku Pariwisata Mogok 1 Bulan, Bupati Jamin Keamanan Wisatawan
Maka dari itu, Andreas Hugo Pareira mengajak Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-akso demo di Labuan Bajo.
"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo - Flores," katanya.
Untuk itu, Andreas Hugo Pareira sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-I akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Dengan mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," jelasnya.
Tarif Pelesiran ke TN Komodo dan Pulau Padar Naik Rp 3,75 juta, Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Mogok Sebulan
Kenaikan biaya masuk ke Labuan Bajo atau tepatnya Taman Nasional Komodo, terutama di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta berbuntut panjang.
Para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat menolak keras kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta.
Sedikitnya 24 asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo siap mogok selama satu bulan sebagai bentuk protes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.
Aksi mogok akan dilakukan mulai Senin, 1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.
Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu diterapkan pada 1 Agustus 2022.
"Agenda mogok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel, Minggu (31/7/2022).
Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.
"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.
Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo.
Banyak wisatawan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.
"Sejak wacana ini sudah beredar baik di media massa, elektronik, maupun media sosial sudah sangat berdampak sekali sudah banyak tour agent yang membatalkan tamu. Hari ini juga, ada sebagian tamu di Bandara Komodo yang pulang ke negaranya, jadi kami memberitahukan untuk sementara di Labuan Bajo tidak ada aktivitas, karena pelaku pariwisata melakukan pemogokan, ini bagian dari protes kenaikan tiket," katanya.
Baca juga: Buntut Aksi Demo, Ratusan Polisi Dikirim Jaga Keamanan Kawasan Wisata Premium Labuan Bajo
Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, puluhan asosiasi pariwisata telah sepakat melakukan aksi mogok sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.
"Mogok seluruhnya, kapal, hotel, restoran, kapal, angkutan wisata, guide mogok. Tidak Ada yang beraktivitas. Yang kami mau, pemerintah harus adil bisnis pariwisata adalah bisnis jasa, ketika tidak diberikan jaminan kepastian informasi, maka tamu akan cancel semua kalau tamu cancel kami Menderita kerugian, kelaparan karena tamu tidak akan datang karena ketidakpastian informasi itu," katanya.
Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah kembali memberlakukan tarif lama untuk masuk ke kawasan TNK.
"Kami menuntut keadilan kepada pemerintah, kapan dia mengeluarkan statement untuk membatalkan Tiket itu. Sehingga, stabilitas pasar pariwisata ada kepastian. Tidak perlu embel-embel, tinggal katakan pembatalan," katanya.
Menurutnya, pelaku pariwisata harus diberikan kepastian terkait penetapan tarif, sehingga tidak merugikan wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo.
"Kekecewaan (wisatawan) itu jangan ke kami, kecewa kepada pemerintah sebagai sumber kegaduhan, yang menciptakan ketidakadilan bukan Pelaku pariwisata atau masyarakat, tapi pemerintah. Silakan tumpah ruah kekecewaan itu kepada pemerintah," katanya.
Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang dialog buntut aksi unjuk rasa penolakan tarif baru Pulau Komodo dan Pulau Padar akhir pekan kemarin.
Menurutnya, keputusan pemerintah ini untuk memastikan konservasi Taman Nasional Komodo berjalan dengan memberikan pembatasan wisatawan.
"Karena itu kami membuka ruang dialog untuk mencari solusi penolakan tarif baru Pulau Komodo," kata Sandiaga Uno dalam weekly press briefing di Jakarta, Senin (1/8/2022).
Sandiaga Uno menerangkan bahwa kenaikan harga tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.
"Konservasi ini penting demi menjaga populasi komodo di taman nasional komodo," katanya.
Menparekraf memastikan wisatawan tetap bisa melihat komodo di Pulau Rinca yang sudah selesai penataannya.
"Kunjungan wisatawan melihat komodo bisa dilakukan di Pulau Rinca. Mukanya sama, badannya juga sama, tampangnya sama, besarnya juga sama tapi kalau mau yang di Pulau Komodo Bapak Presiden meminta pengunjung berkontribusi untuk konservasi," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga Pulau Komodo dan Pulau Padar tidak lantas mematikan geliat ekonomi karena Taman Nasional Komodo memiliki total 142 pulau.
Sandiaga menegaskan ada beragam destinasi yang bisa dikunjungi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara TImur.
"Seperti kawasan Waterfront Kampung Ujung, Plaza Marina, Goa Batu Cermin, ada Pantai Waecicu, Pulau Kelor, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Baca juga: Hari Pertama Masuk TN Komodo-Pulau Padar Rp 3,75 Juta Diwarnai Demo, Menteri Sandiaga Uno Bereaksi
Diketahui pada saat peluncuran aplikasi INISA sebanyak ratusan pelaku pariwisata, dan warga di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif.
Aplikasi INISA merupakan platform digital sistem Wildlife Komodo yang bertujuan untuk menjadi sarana manajemen kunjungan ke Pulau Komodo.
Para pendemo tersebut menolak keputusan pemerintah menaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar.
Mereka sepanjang hari tadi melakukan aksi tidur di jalan raya, sebagai bentuk penolakan mereka.
Massa meminta pemerintah tidak menaikan harga masuk ke Pulau Komodo karena bisa berdampak pada matinya sektor pariwisata dan perekonomian di sana.
Gubernur NTT Sebut Kenaikan Tiket Pulau Komodo untuk Konservasi
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi sebuah taman nasional butuh anggaran yang besar.
Selain itu, juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik.
Menurut Viktor Laiskodat , hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mematok harga yang tinggi untuk masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Meskipun, kenaikan tiket itu menuai penolakan.
"Di dunia mana pun konservasi itu tidak ada yang murah. Oleh sebab itu, untuk konservasi Taman Nasional Komodo, maka kita harus punya anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal," ujar Viktor Laiskodat kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/8/2022).
Viktor Laiskodat memastikan, tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3.750.000 itu akan digunakan untuk konservasi.
Selain menerapkan harga tiket yang mahal, lanjut Viktor Laiskodat, pihaknya juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.
"Karena dengan konservasi, maka Taman Nasional Komodo akan semakin menjadi kebanggaan kita semua, apalagi komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di NTT,” ujar Viktor Laiskodat.
Menurut Viktor Laiskodat, konservasi tujuannya untuk pelayanan pariwisata jangka panjang dan berkelanjutan.
“Kita sangat menjaga ekosistem darat dan laut dari dua pulau itu misalnya dengan mencegah dari adanya upaya pemboman ikan yang juga merusak alam lautnya, pencegahan pencurian satwa seperti rusa yang adalah makanan komodo," kata Viktor Laiskodat.
Ini semua, lanjut dia, sangat berkaitan erat demi kelangsungan hidup ekosistem dan kelangsungan hidup komodo.
Viktor Laiskodat pun mengimbau masyarakat yang ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca, karena tarifnya tidak naik.
Di pulau itu, populasi komodo sebanyak 1.300 ekor.
"Presiden Jokowi juga telah katakan kalau tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka juga bisa ke Pulau Rinca karena komodo di sana juga bentuknya sama dengan di dua pulau tersebut dan tak ada bedanya,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan gencar menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami kebijakan pemerintah itu.
“Tentunya harus terus kita lakukan sosialisasi agar ekonomi masyarakat berkembang dan terus bertumbuh bersama aspek pariwisata lainnya di Labuan Bajo. Kita lakukan sosialisasi bersama dengan penyebarluasan informasi dengan media sosial,” kata Viktor Laiskodat.
Sementara itu, kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo yang berlaku mulai, 1 Agustus 2022, menuai polemik.
Pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, menolak ketentuan tarif baru itu. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Poskupang.com/Kompas.com)