Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai positif pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan 2022 yang mengingatkan jangan ada lagi politik identitas yang dimainkan.

Surya menilai pernyataan Jokowi itu sebagai pesan moral untuk semua pihak.

"Bagus sekali lah, baik semuanya baik. Itu kan pesan moral yang ditujukan kepada kita semua," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Selain itu, Surya menilai politik identitas pasti muncul dan selalu ada namun politik identitas yang dimaksud yakni yang sifatnya destruktif atau merusak.

"Politik identitas itu pasti ada aja, politik identitas yang dimaksud beliau itu mungkin yang merusak ya, yang membenturkan semangat dan nilai persatuan kita dengan kepentingan kelompok identitas sendiri," tandasnya.

Baca juga: Jokowi Imbau Jangan Ada Politik Identitas, Pengamat: Tergantung Komitmen Para Elite

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pelaksana Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Pemerintah mendukung sepenuhnya tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Namun presiden mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilu nanti.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022 di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).

Demokrasi di Indonesia menurut Presiden harus semakin dewasa. Sehingga politik identitas harus dihindari dan sebaliknya konsolidasi nasional harus diperkuat.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” tuturnya.

Presiden berharap semua lembaga negara mendukung dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sehingga ideologi bangsa Indonesia tetap kokoh.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” pungkasnya.