Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Dalam momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus itu, Puan Maharani berbicara pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan rakyat.

"Agar ada arah pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang ada di konstitusi," kata Puan, kepada wartawan, Kamis.

Hari Konstitusi merupakan momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia.

Baca juga: Pidato Puan di Sidang Tahunan Disebut Hilangkan Persepsi Negatif

"Pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam undang-undang," kata Puan.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Meski begitu, menurut Puan, keberadaan UU ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal.

"Bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah," ujarnya.

"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan Pembangunan Nasional hanya dari proyek ke proyek," lanjutnya.

Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diwujudkan melalui politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan.

Politik Pembangunan Indonesia Indonesia disebut dapat mengisi kemerdekaan yang berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

"Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional," pungkasnya.