News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Ini Kriteria Capres 2024 Versi Koalisi Indonesia Bersatu

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa berjalan bersama ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (10/8/2022). Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PAN dan PPP mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 secara bersama-sama ke Gedung KPU.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkap sejumlah kriteria calon presiden versi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi ini terdiri dari PPP, PAN, Golkar.

Berdasarkan kriteria yang diungkap, elektabilitas bukan jadi faktor utama.

Hal ini dikatakan Baidowi dalam diskusi daring Polemik Trijaya, bertajuk 'Menakar Gagasan dan Visi Capres 2024', Sabtu (20/8/2022).

"Tidak hanya sekedar elektabilitas. Kalau kita sudah membuat kriteria," kata Baidowi.

Baca juga: Gerindra dan PKB Berkoalisi, Pengamat Nilai Kedua Partai Bisa Saling Melengkapi

Adapun kriteria tersebut diantaranya integritas yang dinilai harus dipunyai oleh pemimpin Indonesia.

Kemudian soal kualitas dengan menimbang sejauh mana kemampuan sosok tersebut.

Berikutnya adalah soal pengalaman.

Baidowi menyebut pengalaman ini bukan sebagai presiden tapi bagaimana sosok tersebut berpengalaman dalam memegang sebuah organisasi seperti jabatan menteri, kepala daerah, anggota DPR maupun pimpinan partai politik.

"Jadi pengalaman bagaimana me-manage sebuah organisasi, ntah itu jadi menteri, kepala daerah, anggota DPR, pimpinan parpol. Kan yang dibutuhkan adalah bagaimana dia me-manage, manajerial memimpin," ujarnya.

Selain itu kriteria lainnya adalah sosok yang punya visi ke Indonesiaan dan kerakyatan.

Dimana ia memiliki komitmen membuat kebijakan yang pro rakyat.

"Jadi jangan membuat kebijakan yang berkebalikan dengan kepentingan rakyat," tutur Baidowi.

Sementara kriteria terakhir adalah mengukur elektabilitas sosok tersebut.

Hasil survei bisa jadi acuan tapi yang dilihat lebih kepada tren elektabilitas dari sosok tersebut.

"Tentu tidak hanya berpaku pada angka, dalam membaca hasil survei kan ada yang namanya tren," pungkas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini