Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan solar.

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara hati-hati.

"Ini menyangkut, ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati hati," kata Presiden di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (23/8/2022).

Mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut, Jokowi meminta menterinya melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

Baca juga: Dewan Energi Nasional: Keputusan Final Naikkan Harga BBM Subsidi di Tangan Menteri Keuangan

Jangan sampai kenaikan BBM justru menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

"Kalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangganya, kemudian nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi. Kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaranya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.

"Semuanya saya suruh menghitung betul, menghitung betul, sebelum diputuskan," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada pekan depan (pekan ini).

Menurut Luhut, saat ini pemerintah tengah menghitung baik dan buruknya dari keputusan penyesuaian harga BBM Pertalite dan Solar tersebut.

Penyesuaian harga BBM memang pasti akan berdampak pada konsumsi masyarakat.

Akan tetapi, karena sasaran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut tidak tepat sasaran, anggaran yang dikeluarkan dari kantong APBN itu makin membengkak.

Baca juga: Bank Indonesia Bisa Naikkan Suku Bunga Sebelum Harga BBM Subsidi Naik 

"Minggu depan presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi)," tutur Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022).

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi untuk memberikan bantalan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Namun Presiden mengatakan tidak mungkin subsidi tersebut terus ditambah dan dipertahankan.

"Presiden sudah indikasikan, tidak mungkin kita pertahankan terus. Kita ini harga BBM paling murah sekawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Itu (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan tahun depan anggaran subsidi akan diturunkan jauh di bawah anggaran subsidi energi dan kompensasi saat ini yang sebesar Rp 502 triliun.

Misalnya saja dengan pengalihan kendaraan dari berbasis BBM menjadi kendaraan listrik, hingga penggunaan bensin campuran dari kelapa sawit B40.

"Karena kemarin subsidi kita Rp 502 triliun, kita harap bisa ditekan ke bawah. Bisa dengan pengurangan mobil BBM dan beralih ke listrik, dan B40," ujarnya.

Berharap Presiden Tak Menaikkan Harga BBM

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyebut pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi seperti ini.

Menurutnya dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil, bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM.

Hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya inflasi.

"Karena itu PKS minta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam keterangan yang diterima Selasa (23/8/2022).

Mulyanto minta Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tidak Naikkan Harga BBM Subsidi, Tapi Harus Fokus Pembatasan Pembelian

Apalagi APBN tahun 2022 disebut surplus selama beberapa bulan belakangan.

"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM. Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini," ujarnya.

"Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah tega dengan rakyatnya," lanjut Mulyanto.

Seperti diberitakan sebelumnya saat ini inflasi tahunan sebesar 3.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.

Jika BBM bersubsidi dinaikkan, maka diperkirakan inflasi akan melejit ke angka 7 atau 8 persen.

Karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.

"Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan," tandasnya.