TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan dinasti politik bukanlah sesuatu yang haram, asalkan orang-orang yang berada dalam dinasti ini masih punya komitmen, kapasitas, dan kapabilitas. 

"Kalau orangnya mumpuni, kenapa tidak boleh? Kalau kita lihat satu contoh parpol di Jepang Partai LDP, itu semua anaknya si ini, kakeknya adalah tokoh politik yang punya karisma," ujar Nurul dalam diskusi daring Persiapan Partai Politik Menjelang Pemilu 2024: Tantangan dan Peluang, Kamis (25/8/2022).

"Dinasti politik bukan jadi sesuatu yang haram ketika orang-orang tersebut punya komitmen, kapasitas, dan kapabilitas. Kalau hanya suara dari orangtuanya, itu yang saya tidak setuju," tambahnya.

Nurul juga menekankan ia sempat melihat dinasti politik sebagai sesuatu defisit di masa-masanya saat menjadi aktivis. Namun semuanya berbeda saat ia terjun dalam dunia politik.

"Kalau dinasti politik tersebut, waktu itu saya waktu masih jadi aktivis ini defisit politik, tapi ketika di dalam saya lihat dinasti bukan defisit politik," ujarnya. 

Ditambahkan oleh Nurul, kenapa dinasti politik bisa menjadi defisit politik ada karena ketika tokoh dalam dinasti mendapat suara dengan mudah tapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

Baca juga: Golkar-PSI Sejalan, Komitmen Lanjutkan Program Jokowi dan Sepakat Hindari Politik Identitas

Sehingga dinasti politik kembali lagi kepada individu masing-masing, bukan dari label dinasti yang dilakukan secara turun temurun.

 "Karena memang itu jadi defisit ketika dapat suara gampang kemudian tidak bisa menjalankan pekerjaan, karena mudah dapat suara. Ini kan tergantung individu, bukan label dinasti," tegasnya.