News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Koalisi Partai Politik

Tanggapi Soal Isu Jegal Anies Baswedan Capres, PDIP Minta Elite Demokrat Pahami Aturan Main

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Bambang Pacul meminta elite Partai Demokrat Andi Arief memahami aturan main soal pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta elite Partai Demokrat Andi Arief memahami aturan main soal pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Pacul mengatakan hal itu merespons pengakuan Andi Arief terkait isu upaya menjegal koalisi yang mau mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sesama Ketua Bappilu, Pacul meminta Andi Arief agar memahami aturan mainnya terkait pencapresan.

"Kalau Pak Andi Arief Ketua Bappilu yang pertama dan paling utama pelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game, aturan mainnya dibaca," kata Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

"Rulenya kayak apa jadi dijegal atau menjegal dan sebagainya. Selama rulenya itu mendukung this is the game," sambungnya.

Karena itu, Pacul mengingatkan Andi Arief agar tak asal menuduh terkait pencapresan 2024.

"Ndak ada soal gitu jadi enggak perlu nuduh-nuduh. Menurut saya begitu beliau Ketua Bappilu, Bambang Pacul, Ketua Pemenangan Pemilu," ujarnya.

Baca juga: Selain Ganjar, Anies dan Erick Thohir, Nama Prabowo Disebut Muncul Jadi Kandidat Bakal Capres PAN

Sebelumnya, Andi Arief mengaku mendengar ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies (supaya) Anies tidak mendapat koalisi," kata dia dalam sebuah cuitan di Twitternya.

Andi Arief lalu menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal elektabilitas tinggi belum tentu diusung partai politik (parpol).

Menurutnya, yang pantas mengatakan demikian adalah pengambil keputusan di partai.

"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai," ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini