Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan perlu tanbahan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana di tiga wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Diketahui Komisi II DPR, Kemendagri dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal pemilu menyusul terbentuknya DOB Papua.

Baca juga: Kemendagri Harap Revisi Perppu Pemilu 3 DOB Papua Rampung Oktober

Perppu diterbitkan sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pada waktunya akan kami sampaikan, yang jelas kami tengah melakukan kajian, yang jelas kalau dari sisi pembiayaan logistik pemilu sudah kami rancang, dan waktu itu rancangan kami itu tidak masuk pada jenis surat suara,” ungkap Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).

Idham menyampaikan KPU belum merancang desain surat suara baru dalam hal ini, surat suara untuk pemilu DPD, DPR, dan DPRD Porvinsi di wilayah DOB Papua. 

Baca juga: Komisi II DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas Persiapan Pemilu 2024 di DOB Papua

Namun KPU sudah merancang surat suara dari sisi jumlah. Sehingga penambahan DOB ini akan berimbas pada penambahan anggaran pemilu untuk wilayah baru tersebut. 

Penambahan anggaran diperlukan untuk sarana dan prasarana KPU Provinsi.

“Tapi kalau dari sisi jumlahnya sudah kami rancang tapi untuk desinnya saja. Jadi pada dasarnya kalau ada penambahan anggaran pembiayaan pemilu di 3 DOB yang pasti untuk sarana dan prasarana KPU Provinsi,” ujar dia.

Baca juga: Wamendagri: Antusiasme Warga Terhadap DOB Papua Tinggi, Masyarakat Sampai Turun ke Jalan

“Intinya ada tambahan untuk sarana dan prasarana, dan sedang kami kaji jumlahnya,” lanjutnya.